RELUNG.ID – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan.
Wakil Ketua DPRD Palembang, Hari Apriyansyah, menilai tindakan tersebut berpotensi mengancam kedaulatan negara sekaligus keselamatan kepala negara.
Hari Apriyansyah yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Palembang menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas.
“Penyadapan ini sudah mengarah pada makar dan mengancam kedaulatan negara,” tegas Hari, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, dugaan tindakan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya sangat disayangkan. Ia menilai, Presiden Prabowo sebagai kepala negara seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru menghadapi ancaman.
Hari juga menyayangkan dugaan tindakan tersebut karena dinilai bertolak belakang dengan hubungan dan kebaikan yang selama ini diberikan Presiden Prabowo.
“Ini sudah mengancam keselamatan Bapak Presiden. Bapak Presiden adalah kepala negara yang harus dilindungi, bukan dengan membuat ancaman seperti ini,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan independen. Hari meyakini Polri mampu mengusut tuntas kasus tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip hukum.
Menurutnya, penanganan perkara yang menyangkut keselamatan Presiden dan kedaulatan negara harus dilakukan secara serius agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, dalam informasi yang beredar, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut telah menyeret sejumlah nama, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sejak 2025. Informasi itu juga menyebut adanya penetapan tersangka baru, yakni Irjen Slamet Uliandi, yang dikabarkan tidak ditahan karena kondisi kesehatan.
Meski demikian, berbagai informasi terkait penetapan tersangka dan kronologi perkara tersebut perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi aparat penegak hukum.
Hari menegaskan, perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara merupakan hal mendasar yang harus dijaga demi stabilitas dan kedaulatan bangsa. (DSK)

