RELUNG.ID– Aksi penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menuai perhatian publik.
Peristiwa yang terjadi saat audiensi Forum Kebangsaan DIY pada Rabu (4/11/2026) itu memicu polemik setelah foto resmi orang nomor dua di Indonesia tersebut diturunkan dari dinding ruang Badan Anggaran (Banggar).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes politik sekaligus desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Insiden ini kemudian mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD DIY hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Peristiwa bermula ketika sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan DIY mendatangi Gedung DPRD DIY untuk menyampaikan aspirasi.
Saat audiensi berlangsung di Ruang Banggar, salah seorang peserta mendatangi foto resmi Wakil Presiden yang terpasang di sisi kanan mimbar. Foto tersebut kemudian diturunkan dan diletakkan di lantai ruangan.
Tindakan itu diikuti seruan dari peserta lainnya yang meminta Gibran meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menjelaskan bahwa penurunan foto tersebut merupakan simbol pesan politik agar Gibran mundur dari jabatannya.
Selain mendesak pengunduran diri Gibran, kelompok tersebut juga menyuarakan tuntutan agar mantan Presiden Joko Widodo diadili serta kembali mengangkat polemik ijazah.
DPRD DIY Tegaskan Bukan Instruksi Dewan
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menegaskan bahwa penurunan foto Wakil Presiden bukan atas inisiatif anggota dewan maupun keputusan resmi lembaga DPRD DIY.
Menurutnya, tindakan tersebut murni merupakan spontanitas peserta audiensi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Pihak DPRD DIY juga memastikan foto Gibran telah dipasang kembali ke tempat semula setelah seluruh rangkaian audiensi selesai dan peserta meninggalkan ruangan.
Sultan HB X Sayangkan Penurunan Foto Gibran
Insiden tersebut turut mendapat perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sultan menyayangkan tindakan penurunan foto Gibran karena yang bersangkutan masih menjabat secara sah sebagai Wakil Presiden.
Menurut Sultan, foto pejabat negara semestinya tetap dipasang selama masa jabatan pejabat tersebut belum berakhir.
“Pendapat saya pribadi ya selama wakil presiden belum turun atau belum berganti ya jangan (jangan diturunkan fotonya), itu saja,” kata Sultan, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (9/11/2026).
Pernyataan Sultan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi politik tetap perlu memperhatikan keberadaan simbol-simbol kenegaraan dan status pejabat yang masih menjalankan tugasnya.
Sikap Sultan tersebut kemudian mendapat dukungan dari sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Yogyakarta.
Peristiwa ini pun memperlihatkan bagaimana aksi penyampaian aspirasi politik dapat berkembang menjadi polemik lebih luas, terutama ketika menyangkut simbol kenegaraan dan tuntutan terhadap pejabat yang masih menjabat.[YKP]

