RELUNG.ID- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyuarakan aspirasi agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Ia bahkan menyebut pilihan yang berkembang di masyarakat adalah Gibran mundur atau dimundurkan melalui mekanisme konstitusional.
Yanuar mengatakan, aspirasi tersebut bukan hanya agenda PKS. Ia mengklaim sejumlah fraksi di DPR juga telah menyampaikan persoalan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR untuk dibahas lebih lanjut.
Yanuar mengungkapkan, dirinya bersama 11 anggota DPR lainnya telah menandatangani aspirasi tersebut. Ia juga mengaku telah mengunggah sikapnya melalui akun media sosial pribadi.
“Ini bukan agenda PKS, ini agenda semua fraksi. Karena ini sebuah mekanisme yang tersedia di Undang-Undang Dasar,” kata Yanuar, di gedung Senayan, Selasa (10/11/2026).
Ia menyebut aspirasi mengenai penggunaan hak konstitusional DPR itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan membahasnya bersama pimpinan fraksi untuk menentukan langkah yang akan diambil.
Yanuar menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR. Namun, ia berharap seluruh anggota dewan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran perlu menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Ia menilai persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan, bukan lagi dalam konteks proses pemilihan presiden.
“Kalau ditemukan pelanggaran, DPR bisa menggunakan hak konstitusional, dari DPR kemudian menyampaikan ke MPR. Kita fokus di Senayan menggunakan hak konstitusional di DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Yanuar juga mengklaim aspirasi agar Gibran mundur muncul dari masyarakat di daerah pemilihannya. Ia mengaku telah menanyakan langsung kepada warga mengenai keberlanjutan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Hampir semua menginginkan Mas Gibran mundur atau tidak mundur yang dimundurkan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui jalur parlemen. Yanuar berharap DPR dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sementara itu, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran juga berkembang di DPR. Sejumlah anggota lintas fraksi telah mendorong mekanisme tersebut. Pimpinan DPR menyatakan telah menerima usulan dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.
Usulan HMP merupakan salah satu mekanisme konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.[YKP]

