Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Politik»PKS ke Wapres Gibran: Mundur atau Dimundurkan
Politik

PKS ke Wapres Gibran: Mundur atau Dimundurkan

RiyadiBy Riyadi10/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyuarakan aspirasi agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. (Handout)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yanuar Arif Wibowo, menyuarakan aspirasi agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Ia bahkan menyebut pilihan yang berkembang di masyarakat adalah Gibran mundur atau dimundurkan melalui mekanisme konstitusional.

Yanuar mengatakan, aspirasi tersebut bukan hanya agenda PKS. Ia mengklaim sejumlah fraksi di DPR juga telah menyampaikan persoalan hak menyatakan pendapat kepada pimpinan DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Yanuar mengungkapkan, dirinya bersama 11 anggota DPR lainnya telah menandatangani aspirasi tersebut. Ia juga mengaku telah mengunggah sikapnya melalui akun media sosial pribadi.

Baca juga :   Kepala Biro PBJ Pemprov Sumbar Mundur Usai Video Asusila di Ruang Kerja Beredar

“Ini bukan agenda PKS, ini agenda semua fraksi. Karena ini sebuah mekanisme yang tersedia di Undang-Undang Dasar,” kata Yanuar, di gedung Senayan, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut aspirasi mengenai penggunaan hak konstitusional DPR itu telah disampaikan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan akan membahasnya bersama pimpinan fraksi untuk menentukan langkah yang akan diambil.

Yanuar menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan DPR. Namun, ia berharap seluruh anggota dewan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah Gibran perlu menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Ia menilai persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan, bukan lagi dalam konteks proses pemilihan presiden.

Baca juga :   MK: Tak Ada Bukti Ijazah SMA Gibran, Jabatan Tetap Sah

“Kalau ditemukan pelanggaran, DPR bisa menggunakan hak konstitusional, dari DPR kemudian menyampaikan ke MPR. Kita fokus di Senayan menggunakan hak konstitusional di DPR untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Yanuar juga mengklaim aspirasi agar Gibran mundur muncul dari masyarakat di daerah pemilihannya. Ia mengaku telah menanyakan langsung kepada warga mengenai keberlanjutan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

“Hampir semua menginginkan Mas Gibran mundur atau tidak mundur yang dimundurkan,” ungkapnya.

Baca juga :   Kawal Pemilu Damai dan Ramai, Sinergitas Diperkuat

Ia menegaskan, aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan melalui jalur parlemen. Yanuar berharap DPR dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sementara itu, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran juga berkembang di DPR. Sejumlah anggota lintas fraksi telah mendorong mekanisme tersebut. Pimpinan DPR menyatakan telah menerima usulan dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme konstitusi.

Usulan HMP merupakan salah satu mekanisme konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden maupun dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan jabatan.[YKP]

Gibran Mundur PKS Wapres
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleGeger! Polisi Surabaya dan Kades Lamongan Diduga Selingkuh di Hotel Bintang Lima
Next Article Tegur Musik Keras, Polisi di Sleman Malah Diancam Parang
Riyadi

Related Posts

Politik

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/20266 Views
Politik

Menteri HAM Natalius Pigai Keluhkan Kinerja Yusril ke DPR, Mengaku Dua Tahun Tak Pernah Diajak Rapat

18/11/202614 Views
Politik

MPR Tetapkan 25 November Batas Akhir Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres

16/11/20267 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,705 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,446 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,370 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?