RELUNG.ID – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni membeberkan lima strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari optimalisasi sumber pendapatan yang sudah ada hingga digitalisasi dan inovasi penggalian potensi baru.
Strategi tersebut disampaikan Agus Fatoni saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (10/11/2026).
Menurut Fatoni, pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada sumber pendapatan yang selama ini sudah berjalan. Potensi penerimaan harus terus digali melalui langkah terukur dan inovatif.
Ia memaparkan lima strategi utama peningkatan PAD. Pertama, intensifikasi dengan mengoptimalkan penerimaan dari sumber pendapatan yang sudah ada.
Kedua, ekstensifikasi melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola pendapatan.
Keempat, melakukan digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan agar proses pemungutan lebih efektif dan transparan. Kelima, mendorong inovasi untuk menemukan sumber-sumber pendapatan baru.
Fatoni menilai, Kota Palembang memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Karena itu, seluruh elemen pemerintah daerah perlu bergerak bersama mengoptimalkan potensi tersebut.
Selain membahas optimalisasi PAD, Fatoni juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD.
Menurutnya, pemberian hibah harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi pemerintah daerah, penetapan penerima hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Penerima hibah juga wajib menggunakan dana sesuai proposal yang telah disetujui. Tanggung jawab penggunaan anggaran sepenuhnya berada pada penerima karena dana tersebut menjadi objek pemeriksaan lembaga pemeriksa.
Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengingatkan bahwa dana hibah bukan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Setiap pengajuan harus melalui mekanisme, evaluasi, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan, penganggaran hibah harus dilakukan secara transparan, selektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Terlebih, ruang fiskal Kota Palembang yang terbatas mengharuskan pemerintah daerah memprioritaskan belanja wajib, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta kebutuhan pembangunan sebelum mengalokasikan dana hibah.
“Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ratu Dewa.
Untuk memastikan proses pengajuan berjalan tertib, Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, menyusun alur kerja yang jelas.
Mulai dari penerimaan proposal, proses verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pengusul. (DSK)

