RELUNG.ID- Kasus oknum polisi yang menghamili seorang tahanan perempuan di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), berujung pemecatan. Ipda Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan hubungan badan dengan tahanan berinisial DR.
Putusan tersebut dijatuhkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam sidang tersebut, majelis menyatakan Sarbani terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi Polri. Selain PTDH, ia juga dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Meski demikian, Sarbani menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.
Kasus ini mencuat setelah DR diketahui hamil saat menjalani penahanan di Polsek Dompu. Perempuan tersebut merupakan tahanan titipan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi atau inex yang telah memasuki tahap persidangan.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang etik, hubungan badan antara Sarbani dan DR diduga berlangsung sejak 28 Juli hingga Agustus 2026. Perbuatan tersebut bahkan dilakukan di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Dalam persidangan, terungkap pula bahwa Sarbani mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor kepolisian. Selain itu, terdapat fakta mengenai rencana pengguguran kandungan DR.
Sebanyak 10 saksi dihadirkan untuk mengungkap rangkaian pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolsek tersebut.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengatakan, keputusan PTDH merupakan bentuk penegakan aturan internal terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, objektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” ujar Kholid.
Sebelumnya, Sarbani telah dicopot dari jabatan Kapolsek Dompu pada 2 November 2026 dan ditarik ke Polda NTB. Posisinya kemudian digantikan Ipda Sumaharto.
Dalam putusan etik tersebut, majelis merujuk pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kholid menegaskan, penindakan terhadap Sarbani diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh personel Polda NTB agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap memegang teguh etika profesi.
“Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.[YKP]

