RELUNG.ID – Kapolri Jenderal Suyudi mengungkap rantai komando dalam kasus penyadapan ilegal yang dilakukan keempat tersangka yaitu LSP, SU, EH dan AS.
Dalam keterangannya juga menyebutkan jika keempatnya memiliki peran berbeda mulai dari pihak yang memerintahkan dan menentukan target penyadapan, memberikan persetujuan, meneruskan instruksi kepada operator, hingga menerima hasil penyadapan.
Dia mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa.
“Perlu kami tegaskan, bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan, dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak tertetu dalam suatu tindak pidana,” katanya.
yaitu LSP, SU, EH, dan AS.
Untuk perannya sendiri, Jenderal LSP yang menjabat sebagai kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada kabakmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan.
“Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” katanya.
Kedua SU yang menjabat sebagai kadiptik polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026 diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabakmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada jendal LSP.
Ketiga, EH, yang menjabat sebagai PLT kabakmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari jendal LSP kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidikan.
Kempat, AS, yang menjabat sebagai PLT kabakmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari jendal LSP kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance.
“AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice,dan log serta pembuaran grup WhatsApp,” tutupnya, (vid)

