RELUNG.ID – Kondisi Sungai Niru di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, kian meresahkan masyarakat.
Air sungai yang dahulu menjadi sumber kehidupan warga kini dikeluhkan berubah warna, berbau, hingga menimbulkan rasa lengket pada kulit setelah digunakan untuk mandi.
Keluhan warga tersebut mengemuka dalam Konsultasi Publik Hasil Analisis Kualitas Air Sungai Niru yang digelar Hutan Kita Institute (HaKI), Kamis (12/11/2026).
Salah seorang warga, Satria, mengungkapkan perubahan kondisi sungai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain tidak lagi nyaman digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, hasil tangkapan ikan juga terus menurun.
“Dulu Sungai Niru ini sumber segalanya bagi kami. Bisa untuk transportasi, mencari makan, menangkap ikan dan berbagai kebutuhan lainnya. Sekarang kondisinya sudah berubah,” ungkap Satria.
Bahkan, warga yang berupaya mencari sumber air alternatif dengan membuat sumur gali dan sumur bor justru menghadapi persoalan baru. Air yang diperoleh disebut terasa asin, berbau, bahkan memiliki tekstur menyerupai gel.
Warga juga mengeluhkan ternak yang tidak mau meminum air sungai karena perubahan kondisi tersebut.
Satria menyebutkan, di sekitar kawasan Sungai Niru terdapat berbagai aktivitas industri. Di antaranya sekitar 83 sumur minyak Pertamina, perkebunan kelapa sawit PTPN VII, pertambangan batu bara PT Cakra Bumi Energi, PT Musi Hutan Persada (MHP) yang bergerak di Hutan Tanam Industri (HTI) serta operasional PLTU Sumsel 1.
Warga menduga aktivitas industri menjadi salah satu faktor yang perlu ditelusuri. Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab perubahan kualitas air.
Dampak lainnya terlihat dari semakin hilangnya aktivitas perikanan tradisional masyarakat.
“Nyaris tidak ada lagi warga yang mengerjakan alat tangkap ikan. Kalau dulu kami bisa mencari ikan di sungai, sekarang hasil tangkapannya nyaris nol,” katanya.
Satria mengaku masyarakat telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Namun, warga merasa belum mendapatkan tindak lanjut yang diharapkan.
Temuan HaKI: pH Air Hulu Hanya 2
Persoalan yang dikeluhkan warga turut mendapat perhatian HaKI. Berdasarkan pemantauan dan analisis sampel air pada 8 Agustus 2026, ditemukan indikasi perubahan sejumlah parameter kualitas air antara bagian hulu dan hilir Sungai Niru.
Tim Riset HaKI, Meni Setiowati, S.Si, menjelaskan pihaknya mengambil sampel dari dua titik dengan menguji 13 parameter fisika dan kimia. Pengujian mengacu pada baku mutu air kelas II berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021.
Salah satu temuan paling mencolok adalah nilai derajat keasaman atau pH air di bagian hulu yang tercatat hanya 2. Sementara di bagian hilir mencapai 6.
Jika hasil tersebut terkonfirmasi, air di bagian hulu tergolong sangat asam dan berada jauh di bawah ambang baku mutu pH kelas II, yakni 6-9.
Selain itu, tingkat kekeruhan air meningkat dari 8,53 NTU di hulu menjadi 10,10 NTU di hilir.
Parameter Biological Oxygen Demand (BOD) tercatat 2,78 mg/L di hulu dan 2,65 mg/L di hilir. Angka tersebut masih di bawah baku mutu 3 mg/L, tetapi sudah mendekati ambang batas.
Meski demikian, HaKI menegaskan hasil pengujian tersebut masih bersifat awal. Pengujian ulang diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya, terutama terhadap parameter pH yang menunjukkan perbedaan mencolok.
HaKI juga belum menyimpulkan tingkat pencemaran maupun memastikan sumber penyebab perubahan kualitas air Sungai Niru.
“Karena itu, diperlukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui kondisi kualitas air secara lebih menyeluruh,” demikian rekomendasi HaKI.
Pengujian lanjutan dinilai perlu mencakup parameter logam berat, minyak dan lemak, E. coli, serta total coliform yang belum diperiksa dalam pemantauan awal.
DLHP Sumsel Sebut Masih di Bawah Baku Mutu Kelas II
Di sisi lain, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumatera Selatan menyampaikan hasil pemantauan rutin kualitas air Sungai Niru di kawasan Tebat Agung.
Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHP Sumsel, Dian Agustina, mengatakan pemantauan dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada musim hujan sekitar September dan musim kemarau pada April.
Dari 16 parameter yang diperiksa, seluruhnya disebut masih berada di bawah baku mutu air kelas II berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021.
Namun, ketika dibandingkan dengan baku mutu kelas I untuk kebutuhan air baku minum, parameter BOD telah melampaui ambang batas. Sementara COD, pH, dan TSS masih memenuhi standar kelas I.
Dian menjelaskan Sungai Niru merupakan badan air penerima limbah dari sejumlah aktivitas industri. Mulai dari PLTU, pertambangan, migas, hutan tanaman industri hingga perkebunan kelapa sawit.
Setiap sektor memiliki karakteristik limbah dan parameter pencemar berbeda. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat satu atau dua parameter.
Dia menegaskan perusahaan wajib memantau kualitas air limbah setiap bulan dan melaporkan hasilnya setiap tiga bulan. Sementara pemantauan badan air penerima limbah dilakukan setiap enam bulan.
Perwakilan DLHP Sumsel lainnya, Deni, mengakui pengawasan pencemaran masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya dugaan pembuangan limbah melalui saluran tersembunyi yang sulit ditemukan petugas.
“Kadang ada perusahaan nakal yang membuang air limbah tanpa melalui IPAL. Mereka menggunakan saluran-saluran yang sulit terdeteksi. Bahkan, ada yang dilakukan malam hari dan melalui saluran di bawah permukaan sungai,” ungkapnya.
Warga Diminta Melapor, Gakkum Siap Verifikasi
Sementara itu, perwakilan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH), Juliadi Nugroho, meminta masyarakat menyampaikan pengaduan secara resmi dengan melampirkan bukti pendukung.
Bukti tersebut dapat berupa foto, video maupun hasil pengujian laboratorium.
Setiap laporan akan ditelaah. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, petugas akan melakukan verifikasi lapangan dan mengambil sampel untuk memastikan dugaan pencemaran.
“Ketika verifikasi lapangan, kami akan melakukan pengambilan sampel lagi untuk memastikan apakah benar terjadi pencemaran. Pengujian dilakukan berdasarkan baku mutu yang berlaku,” jelasnya.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif hingga proses hukum pidana untuk pelanggaran dengan tingkat kerusakan berat.
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Astra Gunawan, ST., MH, juga meminta masyarakat tidak berhenti menyampaikan keluhan kepada instansi terkait.
Jika pengaduan tidak ditindaklanjuti, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman melalui kantor pelayanan, situs ombudsman.go.id maupun layanan WhatsApp. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal SP4N-LAPOR! dengan identitas anonim.
Sebab, berdasarkan UU lingkungan yang baru, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang ditunjuk namun tidak menjalankan fungsinya itu bisa disanksi administratif hingga pidana.
“Pengawasan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan hasil pemantauan berkala. Pemeriksaan juga perlu dilakukan ketika masyarakat merasakan dampak pencemaran. Kalau ada pengabaian dari pejabat terkait, bisa disanksi baik administratif maupun pidana,” tegasnya. (tim)

