RELUNG.ID – Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di institusi Polri terancam berakhir setelah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut tidak menerima begitu saja keputusan pemecatan dan memilih melawan dengan mengajukan banding.
Upaya banding itu disampaikan Ahrie Sonta setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ahrie dijatuhi sanksi PTDH setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, pengajuan banding merupakan hak yang dimiliki setiap anggota Polri yang dijatuhi sanksi dalam sidang etik.
“Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya dalam menanggapi keputusan sidang telah menyatakan banding,” ujar Isir dalam keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Isir menjelaskan, permohonan banding yang diajukan Ahrie Sonta selanjutnya akan diproses melalui mekanisme internal Polri. Pemeriksaan akan dilakukan oleh komisi banding yang dibentuk untuk menangani keberatan atas putusan sidang KKEP.
Sebelumnya, dalam sidang etik yang berlangsung selama kurang lebih 11 jam, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie. Sanksi pertama berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan tindakan tercela, sedangkan sanksi kedua berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Putusan tersebut didasarkan pada sejumlah pelanggaran ketentuan, di antaranya Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Pelanggaran yang disangkakan mencakup ketentuan etika kelembagaan dan etika kepribadian. Dalam pemeriksaan, Ahrie diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
“Dugaan pelanggaran yang diperiksa berkaitan dengan perbuatan terduga pelanggar AS saat menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri. Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ungkap Isir.
Kasus ini turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. (YSF)

