RELUNG.ID– Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta membuatnya kehilangan seluruh fasilitas negara.
Jika pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, Gibran berhak memperoleh sejumlah hak keuangan dan fasilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Bab III tentang Hak Keuangan/Administratif Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, mulai Pasal 6 hingga Pasal 9.
Dalam Pasal 6 disebutkan, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besarannya mencapai 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat.
Mengacu pada ketentuan gaji Wakil Presiden, besaran gaji pokok Gibran tercatat Rp20,16 juta per bulan. Angka tersebut merupakan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden, yakni Rp5,04 juta.
Dengan demikian, apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat, pensiun pokok yang menjadi hak Gibran sebesar Rp20,16 juta per bulan. Besaran ini merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan penghasilan yang diterimanya ketika masih menjabat.
Biaya Rumah Tangga dan Kesehatan Ditanggung Negara
Tak hanya pensiun, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah tunjangan bagi bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
Negara juga menanggung biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Selain itu, seluruh biaya perawatan kesehatan bekas Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya turut menjadi tanggungan negara.
Mendapat Rumah dan Kendaraan dengan Pengemudi
Fasilitas lainnya diatur dalam Pasal 8. Bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selain rumah, negara juga menyediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.
Ketentuan mengenai kendaraan tersebut juga mencakup pembiayaan pemeliharaan dan gaji pengemudi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978.
Pensiun Dibayarkan Mulai Bulan Berikutnya
Mengenai waktu pemberian hak tersebut, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, hak-hak tersebut baru berlaku setelah status pemberhentian Gibran memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, bukan otomatis sejak surat pengunduran diri diserahkan.
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978, istilah berhenti dengan hormat mencakup pejabat yang tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir, berhenti atas permintaan sendiri, atau tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena suatu sebab.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran diproses dan ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, sejumlah hak keuangan dan fasilitas tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[YKP]

