RELUNG.ID – Rencana pemberian dispensasi jalan crossing bagi PT Royaltama Mulya Kencana (RMK) di wilayah Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Muara Enim menuai protes dari masyarakat setempat.
Warga yang merasa dirugikan mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan mengadukan permasalahan ini ke DPR RI jika usulan tersebut disetujui Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Kami meminta pemerintah untuk menghentikan dan tidak melanjutkan pembahasan terkait jalan crossing di Kecamatan Gunung Megang karena kami menolak keras,” ujar Makmur, tokoh masyarakat Gunung Megang, Rabu (25/12).
Makmur, yang juga mantan anggota DPRD Muara Enim, menegaskan keberadaan truk-truk pengangkut batu bara telah mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan Simpang Sidomulyo. Warga merasa resah dengan dampak lalu lalang truk yang menimbulkan polusi debu dan masalah keselamatan.
“Pemerintah jangan memberi lampu hijau kepada perusahaan yang jelas-jelas belum memenuhi izin dan kajian dampak lingkungan. Kami juga mempertanyakan, kenapa belum ada tindakan tegas terhadap pelanggaran ini?” tegas Makmur.
Ia mendesak agar dispensasi jalan crossing dihentikan hingga semua persyaratan dipenuhi. “Izin dispensasi harus ada batas waktu yang jelas. Jangan sampai warga terus dirugikan,” pungkasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim, Kasman MA, turut mengkritisi langkah Pemkab Muara Enim yang terkesan terburu-buru memberikan izin kepada PT RMK. Ia menekankan perlunya kajian mendalam terkait dampak penggunaan jalan umum oleh truk batu bara.
“Saya tidak setuju dengan dispensasi ini. Dampak dari mobilitas truk batu bara sudah sangat memprihatinkan, mulai dari debu, kecelakaan, hingga parkir sembarangan,” ujar Kasman.
Kasman juga menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan kondisi warga. “Bayangkan, mau makan atau ke sekolah saja harus menghirup debu. Ini bukan soal anti-investor, tapi bagaimana masa depan masyarakat Muara Enim?” tambahnya.
Ia mendesak Pemkab Muara Enim untuk memperketat peraturan dan mencari solusi yang lebih baik agar tidak mengorbankan kenyamanan dan kesehatan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Public Relation Specialist PT RMK, Caecilia Brahmana, belum memberikan tanggapan atas protes yang dilayangkan warga. (NVS)
