RELUNG.ID – Kegiatan reses masa sidang II Tahun Anggaran 2025 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil II Palembang menjadi ajang bagi para kepala sekolah untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi.
Fokus utama yang diangkat meliputi pemerataan akses pendidikan hingga kebutuhan mendesak untuk perbaikan infrastruktur sekolah.
Di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, Kepala Sekolah M.Bustomi menyuarakan, harapan agar kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) lebih memperhatikan pemerataan akses antara sekolah negeri dan swasta.
“Kami berharap kebijakan ini dapat lebih adil, terutama dalam memberikan kesempatan yang setara bagi sekolah swasta untuk bersaing dengan sekolah negeri,” ujar Bustomi, Senin (11/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti program makan bergizi gratis yang hingga saat ini belum direalisasikan di sekolah mereka. “Inisiatif ini sangat kami apresiasi, dan kami berharap bisa segera diwujudkan untuk mendukung gizi siswa,” tambahnya.
Masalah infrastruktur juga menjadi perhatian utama saat reses di SMA Negeri 15 Palembang. Kepala SMA Negeri 15 Palembang, Kurniati A.R., memaparkan kebutuhan mendesak berupa penambahan ruang kelas dan perbaikan ruang yang sudah tidak layak pakai.
“Tiga ruang kelas kami sudah tidak bisa digunakan. Kami berharap ada pembangunan tiga lantai untuk menambah 12 ruang kelas baru, serta ruang serbaguna untuk menunjang kegiatan sekolah,” ungkap Kurniati.
Sementara itu, Plt Kepala SMK Negeri 1 Palembang, Herlyn Triastika menyoroti, masalah tenaga honor dan fasilitas yang masih kurang di sekolahnya. “Kami membutuhkan dukungan untuk tenaga honor yang selama ini menjadi tulang punggung operasional sekolah, serta peningkatan fasilitas belajar siswa,” katanya.
Anggota DPRD Sumsel, Fajar Febriansyah yang hadir dalam kunjungan ke SMK Negeri 1 Palembang, menanggapi aspirasi tersebut dengan menyatakan komitmen untuk membawa isu ini ke tingkat kebijakan.
“Kami juga akan mengundang Kementerian Pekerja Migran untuk memberikan sosialisasi kepada siswa SMK terkait peluang kerja di luar negeri, sehingga lulusan SMK memiliki peluang lebih besar untuk diterima di dunia kerja,” ujarnya.
Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikan Sumsel, Misral Sn menyatakan, semua aspirasi yang disampaikan oleh guru dan kepala sekolah akan diteruskan kepada Gubernur Sumsel dan dinas terkait. “Jika tidak bisa direalisasikan tahun ini, kami akan memprioritaskannya untuk tahun 2026,” pungkasnya. (DSK)
