RELUNG.ID – Minimnya gaji guru dan dosen di Indonesia kembali menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi dan Industri 2025 yang digelar di Bandung, Kamis kemarin (7/8/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Menkeu Sri Mulyani mempertanyakan ruang untuk partisipasi masyarakat terhadap gaji guru dan dosen di Indonesia.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyebutkan jika banyak keluhan yang kerap muncul tentang profesi guru dan dosen yang dinilai kurang dihargai, seperti pendapatan mereka yang dianggap belum layak. Namun, dia mengajak masyarakat untuk melihat dari sisi pengelolaan keuangan.
Menurutnya, persoalan ini perlu dipikirkan apakah pemberian gaji layak ini harus dibebankan pada negara atau bisa melibatkan kontribusi masyarakat.
“Apakah semuanya harus ditanggung APBN, ataukah ada ruang untuk partisipasi masyarakat?” tanyanya.
Walaupun begitu, dia tidak merincikan lebih lanjut terkait bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud. Namun, dia menegaskan, jika pemerintah tetap memprioritaskan sektor pendidikan.
Dimana, sesuai amanat konstitusi, 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib dialokasikan untuk pendidikan. Pada tahun 2025 ini, alokasi tersebut mencapai angka yang cukup signifikan, yakni Rp750 triliun.
“Setiap tahun, 20 persen dari belanja negara dialokasikan untuk pendidikan. Tahun ini, anggarannya sebesar Rp750 triliun,” pungkasnya. (vid)
