RELUNG.ID- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyoroti fenomena ribuan kayu gelondongan yang hanyut terbawa arus banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Temuan kayu tanpa kulit dan berukuran besar di sungai hingga pesisir pantai memunculkan dugaan kuat adanya praktik pembalakan liar di kawasan hulu.
Peristiwa ini pertama kali mencuat setelah kayu-kayu gelondongan tampak memenuhi aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Hal serupa terlihat di bibir Pantai Parkit, Kota Padang, yang dipenuhi potongan kayu berbagai ukuran hingga viral di media sosial.
Publik mempertanyakan apakah penebangan hutan yang tidak terkendali menjadi faktor pemicu banjir dan longsor beruntun di tiga provinsi tersebut. Menanggapi hal itu, Menhut Raja Juli mengatakan bencana ini harus menjadi momentum untuk evaluasi total tata kelola hutan dan lingkungan hidup.
“Saya mengucapkan bela sungkawa dan duka mendalam terhadap bencana yang dihadapi saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Raja Juli melalui unggahan video di akun Instagram resminya, Minggu (30/11/2025).
“Ini momentum yang baik untuk kita mengevaluasi, introspeksi, bahwa ada yang salah dari pengelolaan hutan dan lingkungan hidup kita,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menyoroti praktik penebangan liar yang diduga memberi kontribusi besar terhadap bencana hidrometeorologi tersebut.
“Pak Presiden juga mengatakan kemarin, bahwa penebangan hutan yang liar dan tidak terkontrol merupakan salah satu kontribusi terhadap bencana-bencana yang terjadi,” kata Raja Juli.
Dugaan keterlibatan praktik illegal logging semakin kuat setelah kayu gelondongan yang hanyut tampak telah bersih dari kulit, bukan berasal dari pohon roboh alami. Kondisi ini mendorong Komisi IV DPR RI untuk memanggil Menhut pada Kamis (4/12/2025) guna meminta penjelasan.
“Nanti akan kita kupas semua apa penyebabnya, benar tidak kayu gelondongan itu dari illegal logging atau pohon tumbang,” kata Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, Minggu (30/11/2025).
Rajiv meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan sembari menekankan pentingnya penanganan korban banjir sebagai prioritas utama.
Sorotan juga datang dari WALHI Sumatera Utara yang menduga gelondongan kayu tersebut merupakan sisa tebangan dari aktivitas perusahaan di lanskap Batang Toru, yang disebut sebagai kawasan dengan tekanan tinggi akibat pembukaan lahan oleh sejumlah korporasi.
Dalam unggahannya, WALHI menyebut berkurangnya fungsi hidrologis kawasan ini memperparah risiko banjir bandang karena hutan tidak lagi mampu menahan volume air ekstrem.
WALHI mendesak pemerintah memeriksa seluruh izin perusahaan yang beroperasi di bentang alam Harangan Tapanuli dan wilayah hulu DAS Batang Toru.
Menhut Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan kehutanan dan pengawasan tata kelola hutan di Indonesia. Menurutnya, bencana ini menjadi pengingat bahwa perbaikan struktural tidak bisa ditunda.
“Ini momentum yang baik untuk kita melakukan evaluasi kebijakan,” ujarnya.[YKP]
