RELUNG.ID- Majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) secara resmi memutuskan bahwa salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 dan 2019 merupakan informasi publik yang wajib dibuka.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar pada Selasa (13/1/2026).
Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro, menyatakan permohonan yang diajukan pemohon dikabulkan seluruhnya.
“Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya,” ujar Handoko saat membacakan putusan.
Dalam putusannya, KIP menegaskan salinan ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan presiden adalah informasi terbuka. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selaku termohon diwajibkan membuka informasi tersebut kepada publik.
Permohonan sengketa informasi ini diajukan oleh Bonatua Silalahi. Ia meminta KPU membuka sejumlah informasi yang selama ini ditutup dalam salinan ijazah Jokowi yang diberikan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI.
Adapun sembilan informasi yang diminta untuk dibuka antara lain nomor kertas ijazah, nomor ijazah, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat legalisasi, tanggal legalisasi, tanda tangan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), serta tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM.
Bonatua menyambut putusan KIP tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui informasi terkait pejabat publik, termasuk dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.
“Jadi pada intinya ini adalah kemenangan publik. Mau siapa pun orangnya, presiden, gubernur, atau anggota dewan, kalau publik ingin tahu ijazah pejabat, mekanismenya jelas melalui PPID,” kata Bonatua.
Menanggapi putusan tersebut, KPU RI menyatakan akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya. Komisioner KPU RI Iffa Rosita mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Biro Hukum KPU dan akan menindaklanjuti putusan KIP setelah seluruh komisioner berkumpul.
“Segera setelah itu kami putuskan dalam pleno untuk langkah selanjutnya,” ujar Iffa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Netgrit Hadar Nafis Gumay menilai putusan KIP seharusnya tidak perlu terjadi jika sejak awal KPU membuka informasi ijazah secara transparan. Menurutnya, ijazah pejabat publik bukan informasi privat yang harus dirahasiakan.
“Yang perlu ditutup itu hal-hal yang bersifat privasi, seperti kondisi kesehatan atau nilai akademik. Ijazah sebagai dokumen syarat pencalonan seharusnya sejak awal dibuka,” kata Hadar.
Ia juga menilai keterbukaan dokumen ijazah dapat memperkuat pengawasan publik dan mencegah polemik serupa terulang di masa mendatang. Hadar bahkan mendorong agar ke depan KPU mewajibkan calon peserta pemilu menunjukkan ijazah asli saat proses pendaftaran.
“Dengan keterbukaan sejak awal, ruang kontrol publik akan lebih kuat dan kepercayaan terhadap proses pemilu bisa terjaga,” ujarnya.[YKP]
