RELUNG.ID– DPR RI menyetujui pencalonan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (27/1/2026).
Persetujuan tersebut diambil setelah pimpinan rapat paripurna mendengarkan laporan Komisi XI DPR RI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang memimpin rapat paripurna kemudian menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan.
“Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” kata Saan.
Seluruh peserta rapat secara serempak menyatakan persetujuan dengan seruan “setuju”, yang kemudian disahkan melalui ketukan palu pimpinan sidang.
Pimpinan DPR RI selanjutnya menyampaikan ucapan selamat kepada Thomas AM Djiwandono atas amanah baru yang akan diembannya sebagai Deputi Gubernur BI.
“Pimpinan dewan mengucapkan selamat kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026–2031, Saudara Thomas AM Djiwandono. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujar Saan.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan Komisi XI telah menyepakati Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI pengganti Juda Agung. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal Komisi XI DPR RI usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat pada Sabtu (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026).
“Dalam rapat internal tersebut, telah dicapai kesepakatan bahwa Deputi Gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung adalah Bapak Thomas Djiwandono,” kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta.
Misbapat Misbakhun menjelaskan, keputusan tersebut diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat oleh delapan pimpinan kelompok fraksi di Komisi XI DPR RI. Ia menilai Thomas dapat diterima oleh seluruh fraksi dan dinilai mampu menjelaskan pentingnya sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
“Dan menurut saya memang isu yang sedang kuat saat ini adalah bagaimana membangun sinergi yang saling menguatkan antara kebijakan moneter dan fiskal,” ujarnya.[YKP]
