RELUNG.ID– Warga terdampak bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, masih menanti realisasi bantuan uang kontrakan yang sebelumnya dijanjikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Hingga Selasa (27/1/2026), sebagian pengungsi mengaku belum menerima bantuan maupun kejelasan pendataan resmi.
Keluhan tersebut disampaikan warga yang saat ini bertahan di posko pengungsian Kantor Desa Pasirlangu. Mereka menyebut janji bantuan sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga belum sepenuhnya terealisasi, meski sudah berhari-hari mengungsi sejak longsor melanda kawasan tersebut.
Hanifah (20), warga RT 05 RW 11 Kampung Pasirkuning, mengatakan keluarganya telah empat hari meninggalkan rumah pascakejadian longsor. Meski bangunan utama rumahnya tidak roboh, bagian belakang rumah tertimbun material longsoran.
“Rumah saya tidak terdampak langsung, tapi bagian belakang sudah habis. Kami mengungsi sejak kejadian,” ujar Hanifah.
Ia mengaku hingga kini belum menerima bantuan uang kontrakan sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan, menurutnya, belum pernah ada pendataan resmi dari petugas.
“Belum dapat uang kontrakan dan belum ada sosialisasi. Katanya ada yang sudah dapat, tapi saya belum,” katanya.
Selain merusak rumah, longsor juga menghilangkan sumber penghidupan keluarganya. Lahan sawah milik orang tuanya tersapu longsor, termasuk dua ekor sapi.
“Sawah kami habis, dua sapi juga ikut terbawa,” ucap Hanifah.
Keluhan serupa disampaikan Jejen (35), warga yang tinggal di zona merah longsor. Ia menyebut hingga kini belum ada tindak lanjut jelas terkait bantuan yang dijanjikan pemerintah provinsi.
“Informasinya wilayah kami masuk zona merah, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan bantuan,” kata Jejen.
Jejen mengaku sempat mempertanyakan kelanjutan bantuan melalui media sosial. Namun, respons yang diterimanya justru bernada intimidatif.
“Saya hanya bertanya, tapi malah diserang. Ada yang kirim pesan supaya saya tidak komentar macam-macam,” ujarnya.
Ia juga membantah tudingan alih fungsi lahan yang diarahkan kepada warga. Menurut Jejen, lahan yang longsor merupakan tanah pribadi yang telah lama dimiliki keluarganya.
“Itu tanah pribadi saya, sekitar 100 tumbak. Sedih rasanya kalau dituduh macam-macam,” ucapnya.
Jejen mempertanyakan langkah pemerintah jika wilayah tersebut memang dinilai rawan bencana. Menurutnya, relokasi seharusnya dilakukan jauh sebelum longsor terjadi.
“Kalau memang rawan, kenapa tidak direlokasi dari dulu. Sampai sekarang juga masih banyak keluarga saya yang belum ditemukan,” katanya.
Terpisah, Incident Commander (IC) Bencana Longsor Cisarua, Ade Zakir, membenarkan bahwa bantuan belum diterima oleh seluruh warga terdampak.
“Kemarin bantuan disalurkan berdasarkan data pengungsi yang ada. Tapi setelah ada bantuan uang, jumlah pengungsi bertambah,” ujar Ade.
Menurut Ade, bantuan dari Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 10 juta per kepala keluarga akan disalurkan secara bertahap dengan memprioritaskan korban paling terdampak.
“Rekapannya ada di Pemprov. Setelah data fix, kami kunci dan sepakati bersama RT, RW, dan kepala desa,” katanya.
Hingga kini, warga terdampak longsor Cisarua masih menunggu kepastian pendataan, penyaluran bantuan, serta langkah lanjutan pemerintah provinsi dalam penanganan pascabencana.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan setiap kepala keluarga yang rumahnya terdampak langsung longsor akan menerima bantuan Rp 10 juta sebagai bekal hidup sementara. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi kepadatan pengungsian sekaligus memperlancar proses evakuasi dan pencarian korban.
“Daripada menumpuk di sini, lebih baik cari kontrakan. Setiap kepala keluarga kami siapkan Rp 10 juta untuk bekal hidupnya,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin (26/1/2026).[YKP]
