RELUNG.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal menerapkan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dan pendaftaran dapur.
Hal ini guna menata pelaksanaan program serta meningkatkan efisiensi anggaran.
“Nantinya setiap kecamatan dibatasi hanya enam dapur MBG saja,” kata Kepala BGN, Nanik S Deyang, Kamis lalu (4/6/2026).
Saat ini, pemerintah memilih fokus melakukan evaluasi terhadap dapur yang telah beroperasi sebelum membuka kembali pembangunan fasilitas baru.
Menurut Nanik, jumlah dapur MBG yang saat ini beroperasi telah mencapai lebih dari 27 ribu unit di berbagai daerah.
Dengan jumlah tersebut, BGN menilai perlu dilakukan penataan dan penghitungan ulang kebutuhan layanan agar program berjalan lebih efektif.
“Saat ini sudah ada lebih dari 27 ribu dapur yang beroperasi. Kami akan melakukan pembenahan terlebih dahulu, termasuk mengevaluasi kebutuhan ideal di setiap wilayah,” ujarnya.
BGN akan melakukan kajian menyeluruh terkait jumlah dapur yang dibutuhkan di setiap kecamatan dan kabupaten. Evaluasi tersebut mencakup jumlah penerima manfaat, cakupan layanan, serta efektivitas distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Setelah proses evaluasi selesai, pemerintah akan menentukan apakah pembangunan dan pendaftaran dapur baru perlu dibuka kembali atau tetap dibatasi.
Selain aspek efisiensi, BGN juga menyoroti masih terjadinya ketimpangan distribusi dapur MBG. Saat ini, sebagian besar dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum mendapatkan layanan secara optimal.
Karena itu, BGN berencana mengarahkan pengembangan program ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara maksimal.
Nanik mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pelaksanaan program MBG lebih difokuskan pada pemerataan manfaat, terutama bagi masyarakat di daerah 3T.
Menurutnya, pemerataan akses menjadi faktor penting agar tujuan program peningkatan gizi nasional dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Wilayah perkotaan saat ini relatif sudah banyak terlayani. Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah 3T juga memperoleh akses yang sama terhadap program ini,” katanya.
Moratorium dapur MBG baru menjadi salah satu langkah strategis dalam agenda konsolidasi pimpinan baru BGN. Selain menghentikan sementara pembangunan dapur, lembaga tersebut juga akan melakukan pembenahan terhadap dapur yang telah beroperasi serta menyusun model pelaksanaan program yang lebih sesuai untuk wilayah terpencil.
Pemerintah juga tengah mengkaji skema pembiayaan dan pelaksanaan MBG agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk daerah dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau.
Melalui berbagai langkah tersebut, BGN berharap program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, merata, serta berkelanjutan dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia. (vid)
