RELUNG.ID-Nama Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjadi salah satu sorotan dalam dinamika politik nasional setelah ikut menginisiasi pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Politisi Partai Golkar tersebut menjadi salah satu dari 11 anggota Fraksi Golkar DPR RI yang ikut mengusulkan penggunaan hak konstitusional parlemen tersebut.
Pengajuan HMP melibatkan 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada 11 November 2026 sebagai bagian dari proses politik terkait polemik legitimasi jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Doli menyebut, persoalan legitimasi jabatan Gibran telah memiliki putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Namun, menurutnya, perkembangan aspirasi masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan HMP.
Keterlibatan Doli dalam langkah politik tersebut tidak terlepas dari posisinya sebagai salah satu tokoh penting di Partai Golkar. Saat ini, ia merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara III dan menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Rekam Jejak Organisasi dan Politik
Ahmad Doli Kurnia Tandjung lahir di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1971. Ia mengawali perjalanan organisasinya sejak menjadi mahasiswa di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.
Semasa mahasiswa, Doli aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia pernah menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan HMI Badko Jawa Bagian Barat periode 1995–1997 serta Ketua Bidang Kekaryaan Pengurus Besar HMI periode 1997–1999.
Karier organisasinya berlanjut di Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Ia pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI periode 2002–2005 sebelum dipercaya menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2008–2011.
Di Partai Golkar, Doli juga meniti karier dari organisasi sayap kepemudaan. Ia pernah menjadi pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), hingga dipercaya memimpin organisasi tersebut.
Perjalanan politiknya semakin berkembang setelah dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di kepengurusan DPP Partai Golkar. Ia pernah menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar periode 2014–2019.
Pada Pemilu 2019, Doli berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI untuk periode 2019–2024. Ia kemudian kembali mendapatkan mandat sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.
Di parlemen, Doli pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi II DPR RI periode 2019–2024. Komisi tersebut membidangi pemerintahan dalam negeri, pertanahan, serta urusan aparatur negara.
Pada periode DPR 2024–2029, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan menjalankan tugas di Komisi II.
Selain kiprah politik, Doli juga memiliki pengalaman di lingkungan pemerintahan. Ia pernah menjadi asisten staf khusus Wakil Presiden RI pada 2002–2004 serta staf ahli Komisi VI DPR RI periode 2004–2007.
Latar belakang pendidikannya berasal dari Universitas Padjadjaran. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada 1996 dan melanjutkan pendidikan magister di Institut Teknologi Bandung.
Dengan pengalaman panjang di organisasi mahasiswa, kepemudaan, partai politik, hingga parlemen, Doli menjadi salah satu figur Golkar yang terlibat dalam dinamika politik nasional, termasuk pengajuan HMP terhadap Gibran.
Pengajuan hak tersebut selanjutnya harus melalui mekanisme konstitusional dan tidak serta-merta berujung pada pemberhentian Wakil Presiden. [YSF]

