Close Menu
relung.idrelung.id
  • Relung Community
  • Indeks
  • Regional
  • Hukum
  • Politik
  • Bola
  • Bisnis
  • Techno
  • Otomotif
  • Video
  • Liputan Khusus
  • Even
  • Advertorial
  • Karir

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kepala Bakom Syahganda Sebut Calon Wapres Hobi Makan Pempek, Benarkah Sufmi Dasco Ahmad?

18/11/2026

13 Tahanan Polresta Jambi Keroyok Polisi Saat Berupaya Kabur, Dua Anggota Jadi Korban

18/11/2026

Google Hapus 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia, Mayoritas Sebarkan Konten Pro-Pemerintah

18/11/2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
relung.idrelung.id Thursday, 19 November 2026
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
Login
  • Indeks
  • Regional
  • Politik
  • Hukum
  • Liputan Khusus
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Bola
  • Techno
  • Otomotif
  • Advertorial
  • Video
relung.idrelung.id
Home»Indeks»Regional»Temuan BPK Rp24 Miliar, Aktivis Desak Bupati Muba Rombak Manajemen PT Petro Muba
Regional

Temuan BPK Rp24 Miliar, Aktivis Desak Bupati Muba Rombak Manajemen PT Petro Muba

ADMINBy ADMIN15/11/2026
Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

RELUNG.ID – Persoalan tata kelola keuangan PT Petro Muba menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan mengungkap sejumlah permasalahan dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut sepanjang 2020–2024.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan dan Politik (PSKP), Ade Indra Chaniago, mendesak Bupati Musi Banyuasin (Muba), Toha Tohet, segera mengevaluasi jajaran direksi dan komisaris PT Petro Muba.

Menurut Ade, pembenahan manajemen menjadi keharusan sebelum BUMD tersebut dilibatkan lebih jauh dalam pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-Hak Guna Usaha (HGU) PT Hindoli.

Ia mengungkapkan, pemeriksaan BPK mencatat sedikitnya 11 temuan dan 21 permasalahan. Nilai penyimpangan serta potensi kerugian daerah disebut mencapai Rp24,02 miliar.

Dari jumlah tersebut, terdapat indikasi penggelembungan dan pemborosan anggaran sebesar Rp7,92 miliar. BPK juga mencatat dugaan kelebihan pembayaran gaji dan fasilitas direksi serta komisaris senilai Rp889 juta.

Selain itu, terdapat dugaan penggunaan kas PT Muba Link untuk kepentingan pribadi sebesar Rp271 juta. Kerugian akibat pemberian fasilitas tanpa pengawasan juga tercatat mencapai Rp1,14 miliar.

“Pemkab Muba sebagai pemegang saham pengendali tidak boleh tinggal diam. Temuan kelebihan pembayaran gaji dan fasilitas pimpinan perusahaan yang mencapai Rp889 juta ini harus menjadi dasar untuk mengevaluasi manajemen. Apalagi, pembayaran tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan kepala daerah,” ujar Ade kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Ade menilai, persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya tata kelola perusahaan. Kondisinya semakin mengkhawatirkan karena PT Petro Muba juga disebut memiliki tunggakan pajak Rp13,77 miliar.

Belum lagi piutang macet pada anak usahanya, PT MEP, yang mencapai Rp43,31 miliar.

Menurut Ade, pemerintah daerah tidak seharusnya memberikan tanggung jawab strategis kepada perusahaan yang masih dibebani persoalan keuangan dan belum menuntaskan rekomendasi pemeriksaan BPK.

“Bagaimana mungkin perusahaan daerah yang masih dibebani persoalan pajak dan piutang puluhan miliar justru membuka ruang konflik baru dalam pengelolaan minyak rakyat? Seharusnya manajemen terlebih dahulu membenahi kondisi keuangan dan menyelesaikan rekomendasi audit BPK,” katanya.

Persoalkan Kewenangan di Kawasan Hindoli

Selain tata kelola keuangan, Ade turut mempertanyakan landasan hukum keterlibatan PT Petro Muba dalam pengelolaan sumur minyak rakyat di kawasan eks-HGU PT Hindoli.

Ia mengingatkan, kesimpulan rapat Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Sumsel pada 3 Juni 2026 telah menindaklanjuti keputusan Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN terkait pencabutan HGU PT Hindoli.

Proses selanjutnya berkaitan dengan pengalihan pengelolaan lahan kepada Badan Bank Tanah untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Karena itu, menurut Ade, status hukum dan proses penataan lahan harus diperjelas sebelum ada pihak yang mengklaim kewenangan pengelolaan kawasan tersebut.

Ia juga menyoroti koordinasi Pemkab Muba dengan Badan Bank Tanah di Jakarta pada 30 Oktober 2026 terkait pelepasan sukarela HGU PT Hindoli.

Dalam pembahasan itu, lahan seluas 270 hektare disiapkan sebagai proyek percontohan penataan minyak dan gas bumi (migas) rakyat sekaligus pemulihan lingkungan.

“Jangan sampai kawasan yang sedang dalam proses penataan agraria justru dikuasai atau dikelola tanpa kejelasan dasar hukum. Pemerintah harus memastikan status lahan dan kewenangan masing-masing pihak sebelum mengambil langkah lebih jauh,” tegasnya.

Minta Aparat Telusuri Kerja Sama

Polemik pengelolaan minyak rakyat di Muba juga menjadi perhatian Ade karena munculnya aksi masyarakat di Polda Sumsel pada 10 November 2026.

Bahkan, pemilik sumur minyak rakyat dijadwalkan menggelar aksi di Kantor Bupati Muba pada Senin (16/11/2026).

Ade menilai, dinamika tersebut menunjukkan masih adanya keresahan masyarakat mengenai kepastian hukum dan perlakuan terhadap aktivitas penambangan minyak rakyat.

Ia meminta Kapolda Sumsel dan Kejaksaan menelusuri dokumen kerja sama, mekanisme pengelolaan, hingga aliran manfaat ekonomi dari aktivitas PT Petro Muba di kawasan Hindoli.

Ade juga mengingatkan agar pelibatan BUMD dalam pengelolaan minyak rakyat mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Menurutnya, peran BUMD harus dijalankan sesuai ketentuan, termasuk dalam penampungan hasil minyak dari sumur masyarakat dengan memenuhi persyaratan dan sertifikasi yang berlaku.

“BUMD seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, kami mendesak evaluasi manajemen PT Petro Muba dan audit investigatif terhadap pengelolaannya,” kata Ade.

Sementara itu, Bupati Muba Toha Tohet sebelumnya meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan BPK. Ia berharap hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan belanja daerah.

Hal itu disampaikan Toha saat menerima Tim BPK Perwakilan Sumsel dalam entry meeting pemeriksaan pendahuluan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Selasa (27/10/2026).

“Saya minta seluruh OPD terkait benar-benar memperhatikan pemeriksaan ini dan membantu tim BPK selama proses pemeriksaan, termasuk memberikan pendampingan yang diperlukan di lapangan,” ujar Toha.

Ia menegaskan, pemeriksaan BPK bukan sekadar mencari kekurangan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah memperbaiki kinerja.

“Kalau kita mengetahui kesalahan dan kekurangan kita, tentu itu menjadi bahan untuk memperbaiki kinerja ke depan. Kita harus saling bahu-membahu dan mendukung tim BPK. Harapannya, apa yang kita kerjakan semakin baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi,” pungkasnya. (DSK)

PT Petro Muba Temuan BPK
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Previous ArticleAhmad Doli Kurnia, Inisiator HMP Gibran dari Golkar yang Punya Rekam Jejak Panjang di Politik
Next Article WALHI Gelar ECOFEST, Soroti Darurat Bencana Ekologis di Sumatera Selatan
ADMIN

Related Posts

Regional

Sengketa Lahan dengan Bumi Gema Gempita, Ratusan Warga Datang dengan Truk dan Sepeda

18/11/20269 Views
Regional

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perampasan Aset, Korupsi hingga Penipuan Masuk Cakupan

18/11/20266 Views
Regional

Karhutla Berlalu, 108 Bencana Mengintai Sumsel Sepanjang 2026

18/11/20264 Views
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Demo
Top Posts

Olahraga Berbahaya! Ini Manfaat Parkour untuk Kesehatan Tubuh

09/10/202333,703 Views

Hukum dan Keutamaan Puasa Syawal

11/04/202433,444 Views

Daerah Kelimpungan Hadapi Pemangkasan TKD, Menkeu Purbaya Tegaskan Disiplin Fiskal Tak Bisa Dilanggar

08/10/202527,369 Views

Keajaiban Tersembunyi di Talang Sarang Bulan: Curup Ayek Bayau

21/07/20244,407 Views

Tabrak Ambulans Bawa Pasien, Kuasa Hukum RSUD Bayung Lencir Soroti Pemilik Truk Tangki

02/06/20251,364 Views
Stay In Touch
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Demo
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube TikTok
  • Tentang Kami
  • Info Kontak
  • Info Kerjasama
  • Karir
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Privacy & Policy
© 2026

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?