RELUNG.ID – Mantan Komisioner KPU RI periode 2001–2007 sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar’iyah, menilai penguatan masyarakat sipil (civil society) menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.
Pandangan tersebut disampaikan Chusnul saat menjadi narasumber dalam Diskusi Swara Tokoh bertajuk “Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Kekinian” yang digelar Lintas Politika Indonesia bekerja sama dengan Center for Indonesian Democracy Studies (Teras Indonesia) di Coffee Shop Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Minggu (19/7/2026) malam.
Dalam paparannya, Chusnul menilai dinamika politik nasional pasca-Pemilu 2024 masih diwarnai kontestasi kekuasaan yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan kontrol publik yang kuat.
Menurutnya, tantangan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan proses pemilu, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, penggunaan anggaran negara, hingga kualitas kebijakan publik.
Ia berpendapat pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta jaringan politiknya masih akan menjadi salah satu faktor yang mewarnai konstelasi politik nasional menuju 2029.
Selain itu, ia juga menilai terdapat berbagai faksi politik lain yang akan ikut menentukan arah persaingan kekuasaan pada periode tersebut.
Dalam kesempatan itu, Chusnul menekankan pentingnya posisi masyarakat sipil sebagai pengawas jalannya pemerintahan.
Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat aktif mengawal proses pemerintahan, mendorong transparansi, akuntabilitas, serta berani menyampaikan kritik yang konstruktif.
“Kita jangan terus mengikuti irama pertarungan elite. Masyarakat harus memiliki agenda sendiri dengan mengedepankan etika, moralitas, serta mengembalikan implementasi nilai-nilai Pancasila dan tujuan berbangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang tepat sesuai kompetensinya.
Selain membahas persoalan politik domestik, Chusnul turut menyinggung isu ekonomi, geopolitik global, hingga sikap Indonesia terhadap berbagai konflik internasional yang dinilainya harus tetap berpijak pada amanat konstitusi.
Kepada kalangan mahasiswa, Chusnul mengajak generasi muda mulai mempersiapkan diri menghadapi dinamika politik menuju Pemilu 2029 melalui pendidikan politik di lingkungan organisasi maupun komunitas.
Menurutnya, mahasiswa memiliki modal sosial yang besar untuk meningkatkan literasi politik masyarakat sehingga tidak mudah terpengaruh kepentingan politik jangka pendek.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia, Kemas Khoirul Mukhlis, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membuka ruang dialog yang sehat antara akademisi, praktisi politik, mahasiswa, media, dan masyarakat guna memperkuat literasi politik di tengah perkembangan demokrasi yang terus berubah.
“Forum diskusi seperti ini dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah pendidikan politik yang mendorong masyarakat menjadi lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi,” harapnya. (DSK)
