RELUNG.ID – Pernyataan dan langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia terkait aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, memicu kritik tajam dari masyarakat sipil.
Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi menilai respons Bahlil terlalu lambat dan menyebutnya sebagai ‘pahlawan kesiangan’.
Ketua aliansi, Jansen Previdea Kareth, menilai Bahlil baru bergerak setelah isu dampak lingkungan tambang nikel viral di media. Ia juga menuding pembatasan operasi tambang oleh Bahlil sebagai bentuk pencitraan semata.
“Pak Bahlil selama ini diam saja, begitu viral baru bereaksi. Itu namanya pahlawan kesiangan. Kerusakan sudah parah, baru sekarang tampil? Kami tak butuh drama, kami butuh tindakan nyata,” katanya, Jumat (6/6/2025).
Atas dasar itu, Jansen mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Bahlil dari jabatannya. Menurutnya, alam Papua tidak bisa dijadikan korban atas nama investasi.
“Pak Presiden, ini waktunya bersikap. Copot Bahlil sebelum alam Papua benar-benar musnah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas aktivitas pertambangan yang dilakukan PT Gag Nikel di Distrik Waigeo Barat, yang disebut telah merusak kawasan konservasi dunia yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark.
“UNESCO saja mengakui keistimewaan laut kami, kenapa negara sendiri malah merusaknya? Kami bukan penonton di tanah sendiri. Hak kami diinjak-injak atas nama investasi,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti keterlibatan BUMN dan BUMD dalam bisnis tambang dan mendesak seluruh aktivitas pertambangan di wilayah itu dihentikan.
“Angkat kaki dari tanah kami! Jangan jadikan nama negara sebagai tameng untuk merusak Papua,” serunya.
Bahlil sebelumnya telah menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag. Keputusan itu diambil setelah adanya aduan masyarakat terkait dampak tambang terhadap lingkungan dan kawasan wisata di Raja Ampat.
“Dari beberapa izin tambang yang ada, hanya PT Gag yang saat ini beroperasi,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Menurut Bahlil, izin tambang tersebut diterbitkan pada 2017 dan mulai beroperasi setahun kemudian setelah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Ia juga menyebut bahwa lokasi tambang berada sekitar 30-40 kilometer dari destinasi wisata Piaynemo.
Kementerian ESDM telah menurunkan tim inspeksi untuk memastikan bahwa operasi perusahaan sesuai prosedur dan tidak berdampak langsung terhadap kawasan wisata.
Meski telah mengambil langkah penghentian sementara, Bahlil tetap mendapatkan penolakan saat tiba di Papua Barat Daya.
Pada Sabtu pagi (7/6/2025), sekelompok aktivis dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menghadang kedatangan Bahlil di Bandara DEO Sorong.
Para demonstran menuduh Bahlil menutupi informasi karena hanya menyebut satu perusahaan tambang, padahal menurut mereka ada empat perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Raja Ampat.
Aksi penolakan ini memaksa Bahlil keluar dari bandara melalui pintu belakang sekitar pukul 07.02 WIT. Meskipun demikian, ia tetap melanjutkan agendanya ke Pulau Gag menggunakan helikopter untuk meninjau langsung lokasi tambang dan area reklamasi. (vid)
