RELUNG.ID – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai semakin pekat di Kota Palembang mendapat perhatian dari DPRD Kota Palembang.
Ketua Fraksi PKS DPRD Palembang, Mgs Syaiful Padli, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah perlindungan untuk mengantisipasi dampak buruk kualitas udara terhadap masyarakat.
Menurut Syaiful, perlindungan harus menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Pemerintah dinilai perlu memiliki langkah antisipasi yang jelas apabila kualitas udara terus memburuk.
“Ketika kualitas udara sudah masuk kategori tidak sehat, pemerintah harus lebih cepat mengambil langkah perlindungan terhadap warga,” kata Syaiful, Senin (24/8/2026).
Ia mengusulkan sejumlah langkah, mulai dari mempercepat penetapan status kedaruratan apabila indeks kualitas udara terus menurun, hingga memastikan ketersediaan masker bagi masyarakat.
Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit diminta bersiap menghadapi kemungkinan meningkatnya jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan.
Ketersediaan obat-obatan untuk penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) serta oksigen juga perlu dipastikan.
Syaiful juga meminta pemerintah menyiapkan protokol khusus untuk sektor pendidikan apabila kondisi udara semakin membahayakan.
Salah satu langkah yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah penerapan pembelajaran secara daring ketika indeks kualitas udara telah melewati ambang batas aman.
“Kalau udara semakin menuju kategori tidak sehat, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus membuat kebijakan belajar daring agar anak-anak tidak terpapar asap secara langsung,” ujarnya.
Ia menilai anak-anak menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap paparan kabut asap. Aktivitas belajar dan kegiatan di luar ruangan membuat siswa berpotensi lebih banyak terpapar udara yang tercemar.
Karena itu, menurut Syaiful, kebijakan pembelajaran perlu disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara di Palembang. Pemerintah tidak perlu menunggu kondisi semakin parah sebelum mengambil langkah perlindungan.
Selain penanganan dampak kabut asap, Syaiful mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan kualitas udara.
Informasi mengenai kondisi udara, kata dia, harus disampaikan secara transparan dan mudah diakses masyarakat. Dengan begitu, warga dapat mengetahui perkembangan kualitas udara secara berkala dan menentukan langkah perlindungan bagi diri maupun keluarga.
Syaiful menegaskan penanganan kabut asap tidak bisa hanya dilakukan ketika kualitas udara sudah memburuk. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi pencegahan karhutla secara berkelanjutan.
Upaya tersebut, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar persoalan karhutla dan dampak asap tidak terus berulang setiap tahun. (DSK)
