RELUNG.ID – Di tengah kebijakan pengetatan anggaran daerah, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil sikap tegas menjaga stabilitas birokrasi. Meski belanja daerah dipangkas hingga sekitar 20 persen, pendapatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel dipastikan tetap utuh tanpa pengurangan.
Namun, jaminan tersebut datang bersama tuntutan kinerja. Herman Deru menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan pendapatan ASN bukan sekadar bentuk penghargaan, melainkan kontrak moral agar pelayanan publik tetap maksimal di tengah keterbatasan fiskal.
Menurutnya, ASN memegang peran strategis sebagai motor utama pemerintahan daerah. Pemotongan pendapatan dikhawatirkan akan berdampak pada fokus kerja aparatur dan berujung pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pendapatan mereka tidak dipotong, tetapi tanggung jawabnya justru bertambah. Uang yang diterima itu berasal dari rakyat dan harus dibalas dengan kinerja yang nyata,” ujar Herman Deru, Senin (5/1/2025).
Ia mengakui, keputusan tersebut mengandung risiko di tengah kondisi keuangan daerah yang terbatas. Namun, stabilitas internal birokrasi dinilai lebih penting agar program pembangunan dan pelayanan dasar tidak terganggu.
Herman Deru juga mengingatkan ASN agar tidak terlena dengan kebijakan tersebut. Ia meminta aparatur menjadikan efisiensi anggaran sebagai momentum berinovasi, mempercepat layanan, dan meningkatkan kualitas kerja, bukan alasan untuk berada di zona nyaman.
Menurutnya, keberhasilan menjaga kinerja birokrasi akan berkontribusi langsung terhadap target besar pemerintah daerah, termasuk percepatan penurunan angka kemiskinan hingga satu digit di Sumatera Selatan.
“Kita tidak boleh puas dengan capaian yang ada. Justru di saat anggaran terbatas, ASN dituntut lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.[THQ]
