RELUNG.ID – Proyek hilirisasi gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) senilai Rp164 triliun yang digadang-gadang menjadi substitusi impor liquefied petroleum gas (LPG), terancam tak berjalan sesuai rencana.
Proyek tersebut disinyalir tidak layak secara keekonomian dan justru berisiko membebani Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menyebut proyek DME yang disiapkan pemerintah terlalu berisiko karena tingginya biaya dan rendahnya minat investor.
“Rencana proyek DME memang potensial, tetapi risikonya besar. Kalau dipaksakan, bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara,” ujar Bisman dikutip dari Blomberg, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan perlunya evaluasi mendalam terhadap keekonomian proyek, terutama karena harga DME jauh lebih tinggi dibandingkan LPG yang saat ini disubsidi pemerintah. Menurutnya, tanpa perhitungan yang akurat, proyek DME berpotensi bermasalah secara hukum dan fiskal di kemudian hari.
“Dari sisi harga, DME tidak kompetitif. Pemerintah seharusnya memprioritaskan gas bumi nasional yang lebih efisien sebagai substitusi LPG,” tambahnya.
PTBA sendiri mengakui tantangan berat dalam proyek ini. Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, memaparkan bahwa harga DME berdasarkan kajian Ernst & Young (EY) mencapai US$911–US$987 per ton, jauh di atas asumsi pemerintah sebesar US$617 per ton.
Akibat selisih tersebut, negara diperkirakan harus menanggung subsidi DME hingga Rp123 triliun per tahun, atau Rp41 triliun lebih tinggi dari total subsidi LPG saat ini yang mencapai Rp82 triliun per tahun.
“Tantangan keekonomian jelas. Harga produksi DME lebih mahal dari LPG impor, dan subsidi yang dibutuhkan jauh lebih besar,” kata Arsal dalam rapat bersama Komisi VII DPR pada Mei lalu.
Jika dipaksakan, proyek ini berpotensi menciptakan beban subsidi baru yang signifikan, di saat pemerintah justru tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran energi.
Dominasi Proyek DME di Portofolio Danantara
Proyek DME batu bara mendominasi daftar investasi prioritas hilirisasi nasional yang diajukan Satgas Percepatan Hilirisasi ke Danantara. Dari total nilai investasi Rp659,2 triliun untuk 21 proyek tahap awal, proyek DME mengambil porsi sekitar 26,5 persen atau sekitar Rp164 triliun.
Pemerintah berencana membangun proyek DME di enam lokasi, yakni Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, PALI, dan Banyuasin. Namun hingga kini, belum ada kepastian realisasi investasi dari swasta, yang menandakan tingginya persepsi risiko.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, bahkan telah memberi sinyal sejak Maret bahwa proyek DME adalah yang paling besar nilainya di antara seluruh proyek hilirisasi minerba.
Namun di tengah minimnya investor dan potensi pembengkakan subsidi, proyek DME kini berada di persimpangan.
Jika tak ada skema pembiayaan yang lebih realistis dan kepastian pasar yang kuat, proyek ini terancam gagal dan berpotensi menambah beban fiskal baru bagi negara. (YSF)
