RELUNG.ID- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa profesi ahli gizi yang menjadi tulang punggung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap diprioritaskan bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana gizi.
Pernyataan ini disampaikan Dadan untuk merespons polemik usulan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang sebelumnya menyinggung kemungkinan merekrut tenaga gizi dari lulusan SMA.
“Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Namun kita tahu produksi sarjana gizi terbatas, sementara program berjalan. Jadi ketika terjadi kelangkaan, BGN harus mencari jalan keluar,” kata Dadan di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Menurut Dadan, dalam kondisi kekurangan tenaga, BGN dapat memanfaatkan lulusan dari bidang yang masih memiliki pengetahuan gizi, seperti sarjana kesehatan masyarakat atau teknologi pangan. Namun ia menegaskan bahwa standar kompetensi tetap menjadi syarat utama.
Dadan menjelaskan bahwa BGN tetap mempertahankan standar menu nasional yang menentukan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan mutu menu tersebut tetap memerlukan pendampingan ahli gizi.
“Di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi. Kalau bukan sarjana gizi, ya sarjana kesehatan masyarakat atau teknologi pangan yang punya dasar ilmu gizi,” ujarnya.
Sebelumnya, video viral menampilkan Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa program MBG tidak membutuhkan ahli gizi, sekaligus menyoroti oknum ahli gizi yang dianggap arogan. Ia juga sempat mengusulkan agar tenaga gizi lulusan SMA bisa direkrut sebagai relawan MBG di SPPG.
Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk kalangan profesi gizi. Setelah polemik mencuat, Cucun menyampaikan permohonan maaf di hadapan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dalam menyukseskan program MBG.[YKP]
