RELUNG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan pemutakhiran data sosial ekonomi nasional pada 2026 melalui sensus ekonomi yang menjangkau hingga tingkat kelurahan.
Program ini diharapkan menjadi fondasi data tunggal yang akurat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Rencana tersebut disampaikan Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto, saat bertemu Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, di rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu (21/1/2026).
Menurut Wahyu, sensus ini bertujuan menggambarkan kondisi nyata perekonomian masyarakat, termasuk perubahan pola usaha yang kini banyak beralih ke sistem digital.
Dia menyebutkan, kontribusi transaksi daring di Palembang telah mencapai hampir 22 persen.
“Data ini akan menjadi dasar pemerintah untuk mengevaluasi apakah pembangunan ekonomi sudah benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, hasil sensus juga akan digunakan sebagai rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
Proses pendataan akan melibatkan tokoh masyarakat serta perangkat RT untuk memastikan keakuratan informasi.
“Kelompok masyarakat kelas bawah harus mendapatkan haknya sesuai kondisi riil di lapangan,” tegas Wahyu.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menilai pembaruan data ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan program pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh data yang valid.
“Kami ingin seluruh program, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, memiliki indikator yang jelas dan terukur,” tutupnya. (DSK)
