Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan kajian terkait dengan pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kajian ini dilakukan di 32 provinsi di Indonesia termasuk di Sumsel.
“Temuan pada riset ini memperlihatkan pola pengembangan ekonomi hijau di Indonesia masih bersifat project driven, tidak terorganisasi dengan baik (unorganized), (skala kecil) dan belum melakukan optimasi pada aset demografi,” kata Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Sari Seftriani dikutip dari keterangan resminya, Rabu kemarin (12/10).
Menurutnya, implementasi konsep ekonomi hijau yang ada saat ini lebih menekankan pada transformasi ke arah teknologi tinggi atau canggih dan bagaimana meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar menyesuaikan dengan teknologi tersebut sehingga akan membuka lapangan kerja hijau (green jobs).
Padahal, dalam ekonomi hijau atau green economy sangat penting untuk dapat dihasilkan produk yang ramah lingkungan serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Tidak lupa juga praktik ekonomi dengan dukungan kearifan lokal.
“Ekonomi hijau akan mendorong pergerakan industri hijau dengan prinsip efisiensi dalam proses produksi dan efektifitas dalam penggunaan sumberdaya alam berkelanjutan dan bersifat inklusif,” terangnya Koordinator Penelitian Kerjasama BPS-BRIN
Karena itu, pembangunan ekonomi hijau di Indonesia perlu memperkuat tiga hal penting yaitu, kearifan antar generasi, institusi sosial dan pengenalan teknologi yang tepat guna. “Pelibatan ini bukan hanya dari sisi kuantitas, namun yang jauh lebih penting adalah kualitas kependudukan itu sendiri,” pungkasnya.
