RELUNG.ID – Persoalan klasik yang terus menghantui petani di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah jeratan tengkulak, yang sering kali merugikan petani dengan harga jual hasil panen yang jauh di bawah harga pasar.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel, Muhamad F. Ridho, mengungkapkan masalah ini sudah mengakar kuat dan belum menemukan solusi yang efektif.
Menurut Ridho, meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bantuan permodalan bagi petani, namun KUR belum berhasil memecahkan masalah utama.
“KUR memang ada, tetapi petani yang umumnya memiliki lahan terbatas kesulitan memenuhi persyaratan dan mendapatkan pinjaman,” kata Ridho dalam wawancaranya, Kamis (16/1).
Selain itu, proses administrasi yang rumit menjadi hambatan lainnya, sehingga petani lebih memilih opsi cepat melalui sistem “YARNEN” (Bayar Panen) dengan tengkulak.
Sistem Yarnen yang memberikan kemudahan pembayaran ternyata justru menciptakan ketergantungan dan menjerat petani dalam lingkaran harga rendah. Ridho berharap agar kebijakan baru dapat mencegah praktik tersebut, yang membuat kesejahteraan petani jauh dari harapan.
“Semoga ada kebijakan yang jitu yang bisa merubah perilaku pola tanam petani tanpa harus melibatkan tengkulak,” harap Ridho.
Ia menekankan pentingnya campur tangan konkret dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung petani, mulai dari penyediaan bibit, pupuk bersubsidi, hingga pemenuhan standar HET (Harga Eceran Tertinggi).
Mengenai keluhan petani soal harga pupuk yang terus berubah, Ridho mendesak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam proses KUR yang tidak memberatkan petani. “Apalagi KUR tanpa agunan, masyarakat akan merasa kehadiran pemerintah,” pungkasnya. (DKS)
