RELUNG.ID- Debu dan kemacetan akibat truk batubara sudah lama menghantui warga Lahat dan sekitarnya. Tapi puncak dari kelalaian dan konflik kepentingan itu benar-benar pecah saat Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur roboh pada Minggu malam (29/6/2025) pukul 23.10 WIB.
Tragedi ini bukan semata kerusakan infrastruktur, tapi cermin rusaknya etika pemerintahan. Di balik peristiwa tersebut, muncul dugaan keterlibatan keluarga pejabat daerah dalam bisnis angkutan batubara, yang diduga memicu runtuhnya jembatan penghubung vital antara Lahat dan Muara Enim.
Salah satu dump truk berwarna oranye dengan nomor lambung DT-2134, yang terekam dalam video saat kunjungan Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, diketahui milik PT Tiga Putri Bersaudara perusahaan transportir yang dipimpin oleh Leman, ayah kandung dari Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsih.
Video tersebut menyebar luas di media sosial, termasuk di akun TikTok @cikujangmenyapa, dan menuai kemarahan publik. Konflik kepentingan mencolok, pelanggaran muatan berlebih (ODOL), serta lemahnya pengawasan atas penggunaan jalan umum, menjadi sorotan utama.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi, mengecam keras dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam praktik ODOL yang telah lama merusak infrastruktur dan membahayakan keselamatan masyarakat.
“Jika benar truk itu milik keluarga Wakil Bupati, maka ini bentuk nyata konflik kepentingan yang mencederai etika pemerintahan,” ujar Rahmat, Selasa (1/7/2025).
Ia menambahkan, sudah sejak lama ada larangan eksplorasi dan angkutan batubara di jalan umum jika belum tersedia jalur khusus. Tapi larangan itu, katanya, hanya jadi formalitas karena ada kepentingan bisnis yang membiarkan praktik ini terus berlangsung.
Suara yang lebih lantang datang dari Harda Belly (HB), aktivis Sumsel-Jakarta, yang menyebut dampak angkutan batubara bukan hanya kerusakan jalan dan jembatan, tapi juga kemacetan, kecelakaan, hingga polusi debu yang mengancam kesehatan masyarakat.
“Jalanan macet, kecelakaan sering terjadi, dan debunya membahayakan. Tapi rakyat cuma dapat debunya, sementara perusahaan dapat untung besar,” kata HB, Rabu (2/7/2025).
HB bahkan menuding, sebagian besar angkutan batubara di Lahat dikuasai oleh Cik Ujang, Wakil Gubernur Sumsel yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Lahat. Ia mempertanyakan moralitas Cik Ujang yang kini tampil di depan publik sebagai pihak yang peduli, padahal ikut andil dalam masalah.
“Cik Ujang jangan datang hanya mau jadi pahlawan. Padahal angkutannya juga lewat situ. Dia bagian dari masalah,” tegas HB.
Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Wakil Gubernur Sumsel, Cik Ujang, saat meninjau lokasi ambruknya jembatan tersebut kembali menyerukan agar perusahaan segera menyelesaikan jalan hauling dan tidak menggunakan jalan umum.
“Perusahaan harus sadar. Mereka cari untung, tapi jangan korbankan rakyat,” ujarnya.
Hal inilah yang menuai keraguan publik seperti yang disampaikan HB. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang diduga memiliki armada angkutan batubara sendiri, kini berbicara seolah bukan bagian dari masalah?.[TIM]
