RELUNG.ID- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud meninjau ulang anggaran pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum memutuskan belanja kendaraan operasional kepala daerah.
“Memang kalau di Permendagri itu kan tidak disebutkan harga ya, disebutkan adalah ukuran cc. Tapi intinya begini. Pemilihan itu berdasarkan kebutuhan, benar,” kata Dede, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) memang tidak diatur batasan harga kendaraan dinas, melainkan spesifikasi kapasitas mesin (cc). Namun demikian, kepala daerah tetap harus mempertimbangkan aspek kepatutan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Maka dari itu dalam Permendagrinya adalah bentuknya jenis cc. Namun tentu, sebagai kepala daerah, kita juga harus melihat kondisi bagaimana perekonomian sebuah daerah, lalu juga kondisi masyarakat jangan sampai menyakiti hati rakyat,” ujarnya.
Dede menambahkan, untuk kategori mesin 3.000 cc terdapat banyak pilihan kendaraan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dinas tanpa harus memunculkan polemik.
“Tentunya masih banyak pilihan dan pilihan-pilihan itu harusnya dikonsultasikan terlebih dahulu, terutama kepada DPRD atau kepada Kemendagri karena yang 3.000 cc jenisnya cukup banyak. Yang sesuai dengan kebutuhan untuk dinas dan bekerja,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Ia pun secara tegas menyarankan agar Gubernur Kaltim meninjau kembali rencana pembelian kendaraan dinas tersebut.
“Saya sarankan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk meninjau ulang pembelian kendaraan dinas yang mungkin dari sisi harga terlalu berlebihan,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah buka suara terkait polemik anggaran Rp 8,5 miliar tersebut. Ia menyatakan pengadaan kendaraan dinas dilakukan sesuai aturan dan mempertimbangkan kebutuhan kerja kepala daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan efektivitas kerja dan karakteristik geografis Kalimantan Timur yang memiliki medan ekstrem.
Menurutnya, kendaraan operasional gubernur harus mampu menjangkau wilayah pelosok dengan kondisi jalan berat.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif,” ujar Sri.
Polemik ini pun memicu perdebatan publik mengenai urgensi dan kepatutan anggaran kendaraan dinas di tengah tuntutan efisiensi serta kondisi ekonomi masyarakat.[YKP]
