RELUNG.ID – Petani plasma Koperasi Produsen Usaha Teluk Sejahtera dilaporkan seorang warga ke Polda Sumsel terkait dugaan pengrusakan dan penyerobotan lahan.
Padahal, pihaknya telah mendapatkan SK Bupati untuk mengelola lahan tersebut.
Hal ini diungkapkan Ketua Koperasi Produsen Usaha Teluk Sejahtera, Muhammad, Kamis kemarin (21/5/2026).
“Kami sebagai pengurus sepertinya dikriminalisasi oleh oknum yang melaporkan kami. Kita ada dasar SK Bupati dan clean and clear dari mitra kami sendiri yaitu Andira. Jadi kami kerjakan, malah kami dilaporkan penyerobotan,” tambah dia.
Muhammad mengungkapkan, dirinya sebagai ketua koperasi berharap sengketa lahan ini dapat segera terselesaikan, agar para petani dapat kembali bekerja seperti biasa dan tanpa ada rasa takut.
“Harapan kami supaya agar cepat selesai permasalahan ini, agar petani juga bekerja yang di lapangan kerjanya tidak merasa terganggu. Karena setiap mereka bekerja, anggota kami di lapangan, khususnya pengurus, sering diintimidasi oleh oknum-oknum yang melaporkan kami,” jelas dia.
Ditambahkan oleh Penasehat Hukum Terlapor Ivan Saputra didampingi Rusmeli, kliennya dilaporkan atas dugaan penyerobotan dan pengrusakan lahan. Laporan tersebut tak masuk logika lantaran petani memiliki SK Bupati.
“Klien kami ini dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan atau pengrusakan. Kami juga bingung kenapa bisa dilaporkan penyerobotan. Karena jelas ada SK Bupati yang menjadi dasar klien kami,” ungkap dia.
Masih dikatakan oleh Ivan, terbitnya SK Bupati tidaklah gampang dan mudah. Banyak proses verifikasi yang telah dilalui, seperti proses clean dan clear dari dinas terkait seperti dari BPN, Dinas Perkebunan dan Dinas Perkimtan.
“Jadi tidak sembarangan SK Bupati ini bisa terbit. Pelapor melaporkan klien kami menggunakan surat lama tahun 81. Kami telah menyurati pihak Pemdes Teluk Tenggirik, apakah surat tersebut teregister, ternyata tidak ada,” jelas dia.
Kasus penyerobotan dan pengrusakan ini terkuak, usai penyidik Unit I Harda Ditreskrimum Polda Sumsel mengecek serta mengambil titik koordinat lahan perkebunan seluas 4 hektar yang bersengketa antar Awaludin dengan koperasi.
Dalam pengambilan titik koordinat yang digelar di area perkebunan kelapa sawit PT Andira Agro, Desa Teluk Tenggirik, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin ini dihadiri oleh BPN, Dinas Perkebunan dan Dinas Perkimtan.
Kanit I Harda Ditreskrimum Polda Sumsel AKP Bambang membenarkan pihaknya melakukan pemeriksaan objek lahan yang bersengketa.
“Kegiatan hari ini hanya pengambilan titik floating yang menjadi permasalahan, hanya itu. Bersama dengan BPN, kemudian Dinas Perkebunan Banyuasin, kemudian Dinas Perkimtan dari Kabupaten Banyuasin,” ungkap dia.
Bambang menjelaskan ada empat hektar lahan yang bersengketa antara pelapor Awaludin dengan Produsen Usaha Teluk Sejahtera.
“Permasalahan lahan antara pribadi dengan koperasin. Itu tadi dari lapangan tadi cuma 4 hektar yang jadi permasalahan. Yang dari kita ambil titik di lapangan, floating,” tutupnya. (DNP)
