RELUNG.ID – Fenomena sound horeg kembali menjadi sorotan publik karena memicu polemik di berbagai daerah, mulai dari Jawa Timur hingga Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.
Aktivitas ini dinilai meresahkan karena kerap menampilkan pertunjukan tidak senonoh di ruang publik serta merusak fasilitas umum demi mendukung logistik acara.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan ketidaksetujuannya terhadap praktik sound horeg yang melanggar norma sosial dan merusak infrastruktur. Ia menyebut kegiatan ini kerap menyerupai suasana klub malam yang dipindahkan ke jalanan umum.
“Saya tanya, definisi sound horeg itu sebenarnya apa? Ada penari tidak senonoh di tempat umum seakan klub malam dipindahkan ke jalan. Apakah saya setuju? Tidak,” ujar Emil Dardak.
Lebih lanjut, ia menyayangkan ulah sebagian pelaku kegiatan sound horeg yang membongkar portal atau bahkan merusak gapura desa agar truk pembawa perangkat sound system raksasa bisa masuk.
“Kalau portalnya dibongkar, gapura dirusak, kira-kira saya setuju tidak? Tidak,” tegasnya.
Meski demikian, Emil mengakui bahwa bisnis sound system merupakan sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tetap menjaga norma agama dan moralitas.
“Asalkan tidak melanggar norma, maka tidak dilarang,” jelasnya.
Di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, ketegangan meningkat hingga berujung kericuhan. Puluhan pelaku usaha sound horeg menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Edaran yang melarang acara joget dalam kegiatan hiburan rakyat.
Massa aksi menilai larangan tersebut mengancam mata pencaharian mereka.
“Ada sekitar 60 sound system di Baubau. Masing-masing punya sekitar 20 karyawan. Kalau joget dilarang, bagaimana mereka mau hidup?” ujar salah satu demonstran, Rafik Arifn.
Kericuhan pecah saat massa aksi mencoba menerobos barikade pengamanan dari Satpol PP dan kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan.
Situasi memanas ketika para demonstran melempari aparat dan kantor wali kota dengan batu, menyebabkan beberapa anggota Satpol PP serta pegawai pemkot terluka dan kaca bangunan pecah.
Kepala Satpol PP Kota Baubau, La Ode Muhammad Takdir, menyayangkan aksi anarkis tersebut. Ia mengaku pihaknya telah berupaya membuka ruang dialog dan berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.
“Saya sudah sampaikan bahwa kita akan tinjau kembali dan memanggil para pelaku usaha sound system. Tapi rupanya mereka tidak bersedia berdialog,” kata Takdir.
Ia menambahkan, saat aksi berlangsung, jajaran Pemkot Baubau sedang menggelar rapat, dan sudah disampaikan kepada massa bahwa perwakilan mereka akan diterima. Namun, kericuhan sudah lebih dahulu terjadi.
“Tadi juga sudah saya bicara kepada Pak Sekda untuk memanggil perwakilan mereka, tapi pas kita turun, sudah terjadi pelemparan dan kaca pecah,” tutupnya. (vid)
