RELUNG.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Agritrans Batumarta yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.
Pencabutan izin tersebut dilakukan setelah BPR Agritrans Batumarta dinilai tidak mampu melakukan penyehatan, terutama dalam mengatasi persoalan permodalan.
Selanjutnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan proses likuidasi terhadap bank tersebut.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tertanggal 3 November 2026.
Menurut Arifin, persoalan permodalan BPR Agritrans Batumarta telah menjadi perhatian OJK sejak tahun sebelumnya. Pada 28 November 2025, bank tersebut ditetapkan dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen.
Dalam periode pengawasan tersebut, pengurus dan pemegang saham BPR Agritrans Batumarta telah menyusun rencana tindak penyehatan. Namun, upaya yang dilakukan belum sepenuhnya terealisasi sehingga tidak memberikan hasil signifikan terhadap perbaikan kondisi permodalan bank.
“OJK kemudian meningkatkan status pengawasan BPR Agritrans Batumarta menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 16 Oktober 2026,” kata Arifin, Jumat (6/11/2026).
Peningkatan status pengawasan tersebut dilakukan setelah pengurus dan pemegang saham dinilai tidak mampu melaksanakan langkah penyehatan, meskipun telah diberikan kesempatan sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
Dalam tahapan berikutnya, LPS menetapkan penanganan BPR Agritrans Batumarta melalui proses likuidasi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.
LPS kemudian meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Permintaan itu ditindaklanjuti OJK melalui keputusan pencabutan izin usaha pada 3 November 2026.
Dengan pencabutan izin tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah sekaligus melaksanakan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
OJK menegaskan, langkah pengawasan hingga pencabutan izin usaha BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan.
OJK juga memastikan seluruh kebijakan pengawasan dilaksanakan berdasarkan prinsip integritas, profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas demi mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan stabil.
Di sisi lain, OJK mengimbau nasabah BPR Agritrans Batumarta agar tetap tenang. Simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, pada prinsipnya dijamin oleh LPS sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan penjaminan yang berlaku. (CKM)

