RELUNG.ID- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengeluarkan surat edaran yang mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat di Jawa Barat untuk berdonasi Rp1.000 per hari melalui program Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu).
Surat edaran bernomor 149/PMD.03.04/KESRA itu diterbitkan pada 1 Oktober 2025 dan disebarkan ke seluruh bupati, wali kota, serta kepala perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam edaran tersebut dijelaskan, gerakan donasi ini berlandaskan semangat gotong royong serta nilai “silih asah, silih asih, dan silih asuh” yang menjadi filosofi kearifan lokal masyarakat Sunda.
“Melalui gerakan ini, setiap ASN, pelajar, dan masyarakat diimbau untuk menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai wujud kesetiakawanan dan sukarela sosial,” bunyi surat edaran tersebut.
Dana yang terkumpul dari gerakan ini akan digunakan untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama yang bersifat darurat dan mendesak.
Gerakan Rereongan Poe Ibu dijalankan dengan prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat”, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.
Pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan oleh pengelola di tingkat instansi atau daerah masing-masing. Mereka bertanggung jawab atas transparansi dan akuntabilitas seluruh kegiatan donasi, mulai dari pencatatan hingga pelaporan.
Laporan penggunaan dana akan diumumkan secara terbuka melalui aplikasi Sapawarga, Portal Layanan Publik Jawa Barat dan akun media sosial resmi setiap wilayah.
KDM juga meminta para kepala daerah di kabupaten dan kota untuk mensosialisasikan gerakan ini kepada seluruh ASN, non-ASN, pelajar, dan masyarakat, serta memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menjelaskan bahwa dana donasi Rereongan Poe Ibu akan dikumpulkan melalui rekening khusus di Bank BJB.
Format rekening akan menggunakan nama “Rereongan Poe Ibu – (nama instansi/sekolah/unsur masyarakat)” agar pelaporan dan audit bisa dilakukan secara lebih mudah.
“Gerakan ini harus berjalan baik agar benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat. Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat Istimewa,” ujar Adi Komar.[YKP]
