RELUNG.ID – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah menjatuhkan hukuman terhadap PT SS perusahaan tekstil yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur, pada 11 September lalu.
Hukuman yang diputuskan Majelis Hakim yang diketuai Rudito Surotomo kepada PT SS yaitu harus membayar ganti rugi atas pencemaran lingkungan.
PN Surabaya menilai PT SS terbukti melakukan pencemaran dalam kegiatan operasionalnya. Karena itu, Perusahaan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp48.030.291.929,00, yang harus disetorkan ke Rekening Kas Negara untuk kepentingan lingkungan hidup.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK), Rasio Ridho Sani, mengapresiasi putusan tersebut.
Dia mengakui ini adalah bentuk perlindungan lingkungan yang mengedepankan prinsip “in dubio pro natura” serta pertanggungjawaban mutlak (strict liability).
“Putusan ini harus menjadi pelajaran bagi semua pelaku usaha untuk tidak mencemari lingkungan. Kami akan terus menindak tegas pelanggar lingkungan yang berdampak pada masyarakat,” tegas Rasio dikutip dari rilis KLHK, Rabu (18/9).
Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Dodi Kurniawan, menambahkan bahwa gugatan perdata ini diajukan setelah upaya penyelesaian di luar pengadilan gagal. Langkah ini diambil untuk menerapkan prinsip “polluter pays principle”, di mana pihak yang mencemari lingkungan wajib bertanggung jawab penuh.
“Dikabulkannya gugatan ini menunjukkan bahwa KLHK sudah tepat dan semakin menunjukkan keseriusan KLHK dalam menindak pencemar dan/atau perusak lingkungan,” paparnya.
Perkara yang diajukan KLHK di PN Surabaya ini semakin menegaskan komitmen KLHK dalam menindak tegas perusahaan yang merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.
Sebelumnya, PN Surabaya memutus perkara Nomor:20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby tanggal 11 September 2024 dengan amar putusan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada penggugat melalui rekening kas negara sebesar-sebesar Rp48.030.291.929,00 secara tunai melalui Rekening Kas Negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup. (EWJ)
