RELUNG.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mencatat inflasi sepanjang Oktober yakni sebesar 0,13 persen secara Month to Month (mtm).
Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yakni 0,27 persen mtm.
Sedangkan, berdasarkan tahunan. Inflasi di Sumsel mengalami peningkatan yakni sebesar 3,49 persen (yoy) yang sebelumnya 3,44 persen (yoy). Meski demikian, angka tersebut sejakan dengan tren nasional yang juga mengalami kenaikan menjadi 2,86 persen (yoy) dari 2,65 persen (yoy).
Dikutip dari data BPS, inflasi ini didorong dari peningkatan harga sejumlah komoditas strategis, diantaranya yaitu emas perhiasan dan telur ayam ras.
Kenaikan harga emas perhiasan masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai (safe haven asset).
Sementara itu, kenaikan harga telur dan daging ayam ras didorong oleh meningkatnya biaya produksi. Tekanan tambahan juga muncul pada komoditas hortikultura, seperti wortel dan ketimun, akibat gangguan pasokan dari sentra produksi yang terdampak curah hujan tinggi sepanjang bulan laporan.
Ke depan, diperkirakan masih terdapat tekanan inflasi yang berasal dari meningkatnya konsumsi masyarakat, utamanya mendekati HBKN Natal dan Tahun Baru 2026.
Tekanan juga berpotensi berasal dari komoditas volatile food, mengingat periode musim tanam padi dan hortikultura bertepatan dengan musim hujan yang dapat memengaruhi produktivitas.
Di sisi lain, harga emas perhiasan diperkirakan tetap tinggi akibat ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar yang turut menekan inflasi inti.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel, Bambang Pramono mengatakan, untuk menekan inflasi ini perlu dilakukan operasi pasar dan gerakan pangan murah, koordinasi intensif dengan Perum Bulog terkait pendistribusian beras SPHP, serta penyaluran komoditas terjangkau melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
“TPID juga secara rutin melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar, distributor, dan produsen untuk memastikan harga sesuai HET serta stok tersedia mencukupi,” katanya.
Untuk menjamin kelancaran distribusi komoditas di Sumsel, TPID Sumsel juga telah melaksanakan penandatanganan MoU dan PKS Kerjasama Antar Daerah antara Provinsi pada 22 Oktober 2025.
Kerja sama tersebut langsung direalisasikan dengan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang, yang menjadi langkah konkret dalam menjaga kelancaran distribusi di Sumatera Selatan.
“Kedepan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan di wilayah Sumsel,” pungkasnya. (CKM)
