RELUNG.ID – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru geram mendapati truk pengangkut pasir dengan muatan diduga mencapai 40 ton melintas di jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas kendaraan.
Praktik angkutan berlebih atau overload tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kerusakan infrastruktur jalan yang setiap tahun menguras anggaran puluhan miliar rupiah.
Temuan itu terjadi saat Herman Deru dalam perjalanan kembali ke Palembang usai menghadiri Sriwijaya Ranau Gran Fondo (SRGF) 2026 di kawasan Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Minggu (15/11/2026).
Di Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKU Timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Deru melihat sebuah truk berkonfigurasi 10 roda dan enam sumbu melintas.
Kendaraan tersebut semula dikira dalam kondisi kosong. Namun, setelah diamati, truk ternyata mengangkut pasir dengan bobot diperkirakan mencapai 40 ton.
Deru pun meminta kendaraan tersebut diamankan dan diserahkan kepada kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
“Semalam saya pulang dari Gran Fondo, saya curiga melihat ada kendaraan roda 10, enam sumbu melintas di situ. Awalnya saya kira kosong, ternyata muatannya 40 ton,” ungkap Deru saat diwawancarai di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (16/11/2026).
Menurut Deru, muatan berlebih tersebut berpotensi mempercepat kerusakan jalan. Apalagi, pasir yang diangkut truk masih mengandung air sehingga menambah berat kendaraan.
Ia menilai persoalan ini sangat merugikan pemerintah dan masyarakat. Sebab, anggaran pemeliharaan jalan di wilayah Sumsel, khususnya jalur yang menghubungkan OKI hingga OKU Selatan, setiap tahun mencapai puluhan miliar rupiah.
Ironisnya, jalan yang telah diperbaiki menggunakan uang negara kembali mengalami kerusakan akibat kendaraan yang tidak mematuhi ketentuan daya dukung jalan.
“Setiap tahun jalan itu kita pelihara, biayanya puluhan miliar rupiah, tetapi rusak terus. Itu uang masyarakat,” tegasnya.
Deru mengingatkan para pelaku usaha transportasi dan pemasok material agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak aktivitas angkutan terhadap infrastruktur publik.
Ia menegaskan, kegiatan usaha tetap dapat berjalan selama tidak melanggar ketentuan dan merugikan masyarakat luas.
“Silakan saja beraktivitas, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain. Jalan yang seharusnya kelas III dan hanya boleh dilewati kendaraan dengan tonase sekitar 8 sampai 10 ton, justru dilalui kendaraan bermuatan sampai 40 ton,” ujarnya.
Terkait penanganan truk tersebut, Deru memastikan kendaraan telah diamankan di Polres OKU Timur. Pihak pengusaha juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran kapasitas angkutan.
“Iya, dipanggil. Mobilnya ada di Polres OKU Timur,” katanya.
Deru berharap kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh pengusaha angkutan agar mematuhi ketentuan kelas jalan dan batas muatan kendaraan.
Menurutnya, kendaraan overload bukan sekadar persoalan pelanggaran lalu lintas. Praktik tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi karena pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang ikut menanggung dampaknya. Selain penggunaan anggaran negara yang berulang untuk pemeliharaan jalan, kerusakan infrastruktur juga dapat mengganggu kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan. (DSK)
