RELUNG.ID- Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait sorotan publik terhadap proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, yang menuai kritik karena nilai utang membengkak dan dugaan penggelembungan anggaran.
Jokowi menegaskan, pembangunan proyek tersebut bukan semata urusan bisnis atau keuntungan finansial, melainkan untuk mengatasi kemacetan parah di Jakarta, Jabodetabek, dan Bandung yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kita harus tahu masalahnya dulu. Di Jakarta kemacetannya sudah parah sejak 30–40 tahun lalu. Jabodetabek juga sama,” kata Jokowi di kawasan Kottabarat, Senin (27/10/2025).
Menurut perhitungannya, kemacetan di wilayah tersebut menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 triliun per tahun.
“Kalau di Jakarta saja sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, bisa di atas Rp100 triliun,” ujarnya.
Atas dasar itu, pemerintah mengembangkan berbagai moda transportasi massal, mulai dari kereta cepat Whoosh, MRT, LRT, KRL, hingga kereta bandara. Tujuannya untuk menekan kerugian akibat kemacetan sekaligus menurunkan emisi karbon.
“Transportasi massal itu layanan publik, bukan untuk mencari laba. Keuntungannya bersifat sosial -seperti pengurangan polusi dan peningkatan produktivitas masyarakat,” tegas Jokowi.
Presiden mencontohkan, subsidi yang diberikan kepada MRT Jakarta juga harus dipandang sebagai investasi sosial, bukan kerugian negara.
“Pemerintah DKI mensubsidi Rp800 miliar per tahun untuk MRT dari Lebak Bulus sampai HI. Kalau semua rute selesai, bisa Rp4,5 triliun per tahun. Tapi itu investasi sosial,” tambahnya.
Soal performa Whoosh, Jokowi menyebut hingga kini jumlah penumpang harian mencapai 19.000 orang dengan total lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi. Ia memperkirakan performa keuangan proyek akan terus membaik.
“Kalau penumpang terus naik dan orang berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, kerugiannya akan makin kecil. Tahun pertama ini saja EBITDA-nya sudah positif,” katanya.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung memiliki nilai investasi mencapai US$7,2 miliar atau sekitar Rp116,5 triliun, lebih besar dari tawaran awal China sebesar US$6,07 miliar (Rp86,6 triliun). Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya dari modal konsorsium BUMN PT KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Membengkaknya biaya proyek ini memunculkan debat publik terkait beban utang dan transparansi anggaran. Pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan China untuk melakukan restrukturisasi pinjaman.
Ketua Lembaga Pengelola Investasi (INA) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pembiayaan utang tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Danantara sudah menerima lebih dari Rp80 triliun dividen dari BUMN. Seharusnya pembiayaan restrukturisasi bisa dikelola dari situ,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (13/10).
Selain isu utang, proyek Whoosh juga dibayangi dugaan penggelembungan anggaran (mark up). Sejumlah pihak mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menelusuri potensi penyimpangan dana dalam proyek strategis nasional tersebut.[YKP]
