RELUNG.ID – Pemerintah memperkuat upaya penemuan kasus tuberkulosis (TB) di Kota Palembang melalui integrasi tracing TB dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Langkah tersebut sekaligus diikuti penguatan sinkronisasi data kependudukan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan informasi layanan kesehatan agar masyarakat yang membutuhkan dapat lebih cepat memperoleh pelayanan.
Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Puskesmas Sukarame, Jalan Perindustrian 2, Kecamatan Sukarame, Palembang, Selasa (25/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ahmad Wiyagus dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benyamin Paulus Octavianus.
Kunjungan kerja itu dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan penemuan kasus TB yang diintegrasikan dengan program CKG di wilayah Kota Palembang.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Kesehatan, serta Dinas Sosial. Koordinasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk memastikan data kependudukan dan kepesertaan JKN dapat terhubung dan digunakan secara akurat.
Wamenkes Benyamin Paulus Octavianus mengatakan, sinkronisasi data antarinstansi menjadi hal penting agar masyarakat tidak menghadapi persoalan administrasi ketika mengakses layanan kesehatan.
“Data Dukcapil harus sinkron ketika terhubung ke BPJS Kesehatan sehingga tidak menimbulkan kendala bagi masyarakat. Karena itu dalam kegiatan ini perlu ada Dukcapil, dinas kesehatan, dinas sosial dan BPJS Kesehatan, terutama ketika dilakukan pengecekan data peserta PBI,” ujar Benyamin.
Menurutnya, keterhubungan data kependudukan, kepesertaan JKN, dan informasi layanan kesehatan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Data yang terintegrasi juga membantu petugas di lapangan mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam menentukan langkah tindak lanjut terhadap warga yang membutuhkan pemeriksaan maupun pelayanan kesehatan.
Integrasi penemuan kasus TB dengan program CKG menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat strategi eliminasi tuberkulosis.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang teridentifikasi memiliki indikasi TB dapat lebih cepat terhubung dengan sistem pelayanan kesehatan. Pemeriksaan dan penanganan selanjutnya juga diharapkan dapat dilakukan tanpa terkendala persoalan data maupun kepesertaan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang Muhammad Fakhriza melalui Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitas BPJS Kesehatan Cabang Palembang Syska Mayasari menekankan pentingnya validasi data peserta JKN.
“Validasi data peserta itu sangat penting. Kita selalu mengedukasi peserta JKN untuk segera melapor jika terdapat perubahan data,” kata Syska.
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan telah menyediakan sejumlah kanal yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurus administrasi kepesertaan JKN.
Masyarakat dapat melakukan pengurusan melalui WhatsApp Pendaftaran di nomor 0811-8165-165, aplikasi Mobile JKN, loket JKN Kesehatan, maupun layanan Mal Pelayanan Publik.
Kemudahan akses tersebut diharapkan mendorong peserta untuk secara aktif memastikan data kepesertaan mereka tetap sesuai dengan kondisi terkini.
Dengan terintegrasinya program CKG, tracing TB, serta data lintas sektor, pemerintah berharap penemuan kasus TB dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Langkah tersebut juga diharapkan mempercepat masyarakat mendapatkan pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, sekaligus mendukung target eliminasi tuberkulosis. (CKM)
