RELUNG.ID – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Palembang dan Jambi.
Berdasarkan arah pergerakan angin, asap yang menyelimuti Palembang disebut banyak berasal dari titik-titik kebakaran di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan Iqbal Alisyahbana mengatakan, asap dari sejumlah wilayah di OKI terbawa angin hingga masuk ke Kota Palembang.
Beberapa wilayah yang disebut menjadi sumber asap di antaranya Kecamatan Cengal, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan. Kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut menyebabkan asap bergerak mengikuti arah angin menuju Palembang.
“Kalau berdasarkan arah angin, asap kita ini banyak dari OKI. Dari Cengal, Pangkalan Lampam, Selapan. Asap akibat kebakaran di sana terbawa angin ke Palembang,” ujar Iqbal.
Menurutnya, kondisi geografis Palembang yang berada di wilayah dataran rendah turut membuat asap lebih mudah masuk dan bertahan di kawasan perkotaan.
Sementara itu, asap yang bergerak ke arah Jambi lebih banyak dipengaruhi karhutla yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dan sebagian wilayah Banyuasin.
Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla di Sumsel menjadi perhatian serius, terutama di wilayah yang menjadi sumber kebakaran dan memiliki potensi penyebaran asap ke daerah lain.
Menghadapi peningkatan eskalasi karhutla, pemerintah pusat terus menambah dukungan untuk penanganan di Sumatera Selatan.
Iqbal mengatakan dukungan tersebut mencakup armada udara serta berbagai peralatan yang akan digunakan untuk mempercepat pemadaman dan memperkuat mitigasi di wilayah rawan.
Sejumlah armada udara saat ini dalam kondisi siaga. Pengoperasiannya akan disesuaikan dengan kondisi cuaca, termasuk potensi pertumbuhan awan di sekitar lokasi kebakaran.
Selain armada yang telah tersedia, satu unit helikopter dijadwalkan tiba di Sumsel pada 28 Agustus 2026.
“Helikopter tanggal 28 ini insyaallah datang satu,” kata Iqbal.
Bantuan lainnya berupa 20 unit ekskavator, 500 unit pompa air, sumur bor, dan kendaraan operasional.
Ekskavator akan digunakan untuk mendukung pembuatan sekat kanal serta pendalaman embung. Infrastruktur tersebut diperlukan untuk menjaga ketersediaan sumber air di kawasan yang rawan mengalami kebakaran.
BPBD Sumsel juga telah berkoordinasi dengan TNI terkait distribusi alat berat tersebut. Setelah tiba, ekskavator akan segera dikirim ke wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Ekskavator ini ketika datang akan langsung didistribusikan ke daerah-daerah yang memiliki potensi rawan. Secepatnya,” tegas Iqbal.
Sementara itu, pompa air akan disalurkan ke daerah yang membutuhkan untuk mendukung proses pemadaman karhutla.
Iqbal menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya telah memberikan bantuan peralatan sejak awal sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi musim karhutla. Namun, dukungan tersebut kemudian ditambah seiring peningkatan eskalasi kebakaran yang terjadi lebih cepat dari perkiraan.
“Bantuan peralatan dari pemerintah pusat dari awal sudah ada. Cuma jumlahnya memang tidak sesuai dengan eskalasi. Karena eskalasi meningkat, makanya ada percepatan untuk penanganan ini,” ujarnya.
Ia mengapresiasi dukungan Presiden dan pemerintah pusat yang dinilai memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla di Sumsel.
Menurut Iqbal, penanganan karhutla di Sumsel terus menunjukkan perbaikan jika melihat tren sejak 2015. Namun, kondisi cuaca tahun ini memberikan tantangan yang lebih berat karena kekeringan dan peningkatan suhu terjadi lebih awal.
Biasanya, peningkatan suhu dan eskalasi kebakaran mulai terasa menjelang September. Namun, pada tahun ini kondisi tersebut telah terjadi sejak Juli.
“Kalau kita lihat dari tren histori dari 2015, penanganan ini sudah semakin bagus. Cuma memang El Nino kita ini yang biasanya siklus empat tahun, ini lebih cepat,” jelasnya.
Kekeringan ekstrem membuat api lebih mudah menyebar dan proses pemadaman menjadi lebih sulit. Kondisi serupa, kata Iqbal, juga terjadi di berbagai daerah lain, bahkan di sejumlah negara yang memiliki teknologi penanganan kebakaran lebih maju.
Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, TNI, hingga pihak terkait lainnya. (DSK)
