RELUNG.ID – Kenaikan tarif pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit menjadi 10 persen dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), salah satu daerah penghasil Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel, Alex Sugiarto, menyebut keterbatasan infrastruktur, khususnya pelabuhan samudra, menjadi tantangan utama bagi Sumsel dalam menekan biaya ekspor. Saat ini, sebagian besar ekspor CPO dari Sumsel dilakukan melalui provinsi lain seperti Lampung, Jambi, atau Riau.
“Dampaknya pasti lebih besar bagi Sumsel karena ongkos kirim akan meningkat. Banyak pabrik sawit di Sumsel menjual CPO mereka ke grup besar yang langsung mengolahnya menjadi produk turunan seperti minyak goreng atau biodiesel,” ungkap Alex, Rabu (21/5).
Sumsel menyumbang sekitar 7,5 persen dari total produksi sawit nasional dengan estimasi produksi mencapai 1,1 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, sekitar 600 ribu ton diekspor. Namun, Alex mengingatkan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor akan menambah beban biaya dan menurunkan daya saing sawit Indonesia di pasar global.
“Saat ini, total beban ekspor mencapai sekitar USD 221 per metrik ton. Dengan kenaikan tarif PE, angka ini akan meningkat, sehingga harga sawit Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara eksportir lain seperti Malaysia,” jelasnya.
Untuk meningkatkan efisiensi ekspor dan daya saing, Gapki Sumsel mendorong pemerintah segera merealisasikan pembangunan pelabuhan samudra di Sumsel. Dengan pelabuhan ini, biaya logistik dapat ditekan, sehingga harga TBS (Tandan Buah Segar), CPO, hingga komoditas lain seperti kopi dapat bersaing dengan daerah lain yang memiliki infrastruktur pelabuhan memadai.
“Pelabuhan samudra akan menjadi kunci agar komoditas dari Sumsel, termasuk sawit, dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar internasional,” tambah Alex.
Gapki Sumsel juga menyoroti tantangan eksternal, termasuk tarif ekspor reciprocal AS sebesar 32 persen, yang lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Selain itu, konflik antara India dan Pakistan membuat pembeli dari kedua negara menunda pembelian CPO Indonesia.
“Kondisi ini menambah ketidakpastian dan dapat memengaruhi keberlanjutan program biofuel, ketersediaan dana BPDP, serta keberlanjutan industri sawit di Sumsel,” pungkasnya.[THQ]
