RELUNG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OKU kini terus menyoroti kinerja dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU.
Dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024, legislatif mempertanyakan anggaran baju Dinas Pj Bupati OKU yang mencapai Rp800 juta.
Panitia Khusus (Pansus) III DPRD OKU membeberkan temuan yang dinilai berlebihan, yakni Pemkab OKU melalui Bagian Umum Setda OKU menganggarkan fasilitas baju dinas bupati dengan nilai Rp800 juta.
“Dalam pembahasan dan telaah LKPj Bupati 2024, kita menemukan masalah fasilitas baju bupati. Nominal anggarannya Rp800 juta,” kata Ketua Pansus III, Densi Hermanto usai rapat di gedung DPRD OKU.
Berdasarkan keterangan Kabag Umum saat rapat, bahwa mekanisme realisasi serapan anggaran tersebut menggunakan sistem e-katalog dengan standar biaya untuk satu setel baju tersebut Rp5 jutaan.
Dia mengkalkulasikan, jika Rp800 juta dibagi Rp5 juta untuk satu setel baju. Artinya, ada 160 setel baju Bupati.
“Dari keterangan Kabag Umum, baju ini terbagi untuk dua Penjabat (Pj) Bupati, yaitu Pj Bupati Teddy Meilwansyah dan Pj Bupati Iqbal Alisyahbana,” ujarnya.
Terkait temuan ini, pihaknya mempertanyakan apakah realisasinya sudah sesuai dengan mekanisme yang ada?
“Kalau soal harga, kita meyakini tidak mungkin di atas standar karena e-katalog mengacu pada harga standar satuan. Begitu juga mengenai 160 stel baju itu diterima atau tidak oleh dua Pj bupati, juga tidak menjadi persoalan,” ucapnya.
Masalahnya saat pihaknya mminta bukti serah terima dan lain sebagainya, Kabag Umum tidak memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diminta Pansus.
“Intinya, untuk di Bagian Umum ini semuanya memang gelap,” terangnya.
Saat dikonfirmasi, Kabag Umum Setda OKU, IIs Wahyuningsih, ketika dikonfirmasi wartawan, ponselnya berada di luar jangkauan. (MZN)
