RELUNG.ID – Sebuah video viral yang diunggah akun media sosial Palembang Update yang memperlihatkan upaya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Palembang membersihkan saluran drainase yang tersumbat di kawasan Jalan samping JM Plaju.
Aksi tersebut menjadi sorotan setelah diketahui bahwa sumbatan diduga kuat berasal dari limbah dapur sejumlah restoran di sepanjang jalan tersebut.
Dalam video berdurasi 51 detik itu, tampak beberapa petugas PU berjibaku mengangkat sisa makanan dan endapan limbah dari dalam got menggunakan peralatan sederhana.
Tidak hanya petugas lapangan, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi Lingkungan (SDAIL) Dinas PU Palembang, Marlina Sylvia, juga turun langsung ke lokasi untuk mengawasi pembersihan.
“Jadi ini nah, kalau banjir ado genangan, jangan nyalahi pemerintah. Ini salah kamu,” ujar Marlina dalam video, sambil menunjuk ke arah warga yang diduga pemilik restoran.
Di sepanjang jalan tersebut, memang banyak berdiri restoran yang menyajikan kuliner khas Palembang seperti pempek dan seafood. Dugaan kuat, limbah dari dapur restoran itu menjadi penyebab utama tersumbatnya saluran drainase, yang selama ini dikenal sebagai titik rawan banjir, terutama saat hujan deras mengguyur kota.
Banjir di wilayah ini kerap melumpuhkan arus lalu lintas dan aktivitas warga, bahkan air kerap masuk ke dalam rumah penduduk di sekitar Jalan DI Panjaitan hingga depan Dealer Suzuki Permata Biru Plaju.
Dinas PU menyebut kondisi drainase yang dipenuhi limbah dan sampah menjadi penyebab utama aliran air tidak lancar. Meski pembersihan rutin telah dilakukan, potensi banjir tetap tinggi jika pelaku usaha tidak ikut menjaga kebersihan saluran.
“Kalau masyarakat mau marah, marahlah sama yang punya restoran, jangan marah sama pemerintah, ye,” tegas Marlina lagi.
Video ini memancing beragam reaksi warganet. Banyak yang mendukung tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang membuang limbah ke saluran umum. Warganet berharap pemerintah tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pidana lingkungan jika perlu.
Namun, beberapa pengguna media sosial juga menyoroti kurangnya pengawasan dan tindakan preventif dari pemerintah. Menurut mereka, masalah seperti ini seharusnya bisa dicegah sejak awal melalui inspeksi berkala dan penindakan lebih dini. (KPB)
