RELUNG.ID – Kepemimpinan Kota Palembang kembali tercoreng. Setelah beberapa waktu lalu mantan Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah PMI, kini giliran mantan Wali Kota Harnojoyo menyusul nasib serupa.
Harnojoyo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Cinde, proyek strategis yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat Palembang.
Penetapan ini kian menegaskan kegagalan total kepemimpinan duet Harnojoyo–Fitri selama menjabat dua periode memimpin Palembang.
Dua pucuk pimpinan yang dulu dielu-elukan dengan slogan “Palembang EMAS Darussalam” kini tersandung kasus hukum dengan dugaan merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, sekaligus menenggelamkan perahu yang mengangkut jargon andalan mereka tersebut.
Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar mengatakan, fenomena tersebut merupakan alarm keras bagi masyarakat dan elite politik lokal.
Ia menyebut ini bukan sekadar kasus hukum, tetapi cerminan dari kegagalan sistemik dalam kepemimpinan daerah dan proses demokrasi yang selama ini berjalan secara transaksional.
“Palembang saja sudah tiga kali mantan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Tentunya kita tidak bisa lagi menyalahkan hanya pada individu. Jelas ini memperlihatkan ada persoalan yang lebih besar yaitu lemahnya sistem pengawasan internal, buruknya budaya birokrasi, serta tidak berfungsinya mekanisme checks and balances yang seharusnya dijalankan oleh legislatif, inspektorat, hingga partai politik itu sendiri,” ujar Bagindo.
Menurutnya, masyarakat cenderung mudah terbuai dengan narasi-narasi pembangunan dan jargon politik seperti “Palembang EMAS Darussalam”, namun abai terhadap transparansi dan akuntabilitas di balik proyek-proyek besar.
Bagindo menyebut pembangunan Pasar Cinde sebagai contoh telanjang dari proyek yang sejak awal penuh tanda tanya. Proses pembongkaran pasar bersejarah tanpa pelibatan publik yang utuh, molornya progres, serta ketidakterbukaan dalam skema kerja sama dengan pihak swasta.
“Jargon pembangunan itu indah di spanduk, tapi kenyataannya justru menyisakan luka dan kerugian negara. Harusnya Palembang punya wajah kota yang beradab dan bersih, tapi malah menjadi etalase kegagalan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Lebih jauh, Bagindo menyoroti lemahnya fungsi partai politik sebagai penyaring kader dan pengontrol kebijakan.
“Bukan hanya harus ngerti politik. Seorang pemimpin itu juga harus paham dengan birokrasi, karena ada rambu-rambu dalam pemerintahan yang harus ditaati. Itulah pentingnya partai politik dalam menyaring calon kepala daerah. Ketika kader-kader partai hanya digenjot untuk menang, bukan untuk melayani dan bersih dari korupsi, maka hasilnya seperti ini,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi, menilai terjeratnya duet pemimpin Palembang tersebut merupakan bukti konkret kegagalan moral dan etik dalam tata kelola pemerintahan daerah selama dua periode terakhir.
“Saya kira ini bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang begitu besar diberikan oleh rakyat Palembang. Harnojoyo dan Fitri bukan hanya pemimpin administratif, mereka adalah simbol yang pernah dijadikan harapan oleh warga kota ini,” ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah selama ini berjalan secara tertutup, penuh kepentingan elitis, dan minim kontrol dari publik.
Ia menyoroti pembangunan Pasar Cinde sebagai contoh proyek mercusuar yang sejak awal tidak transparan, tidak partisipatif, dan kini berujung skandal.
“Pasar Cinde itu milik rakyat. Dibongkar dengan alasan modernisasi, tapi yang muncul justru proyek mangkrak dan aroma korupsi. Warga dirampas haknya atas ruang ekonomi dan warisan sejarah, lalu uang rakyat justru dikorupsi oleh mereka yang dulu mengaku ingin memajukan kota,” katanya tegas.
Rahmat menyebut kegagalan ini juga merupakan tamparan keras bagi institusi-institusi pengawasan, baik DPRD, inspektorat, maupun lembaga penegak hukum yang tidak proaktif sejak awal.
“Artinya bukan hanya dua orang ini yang harus bertanggung jawab, tapi seluruh ekosistem kekuasaan yang turut menikmati dan membiarkan ini terjadi,” pungkasnya. [TIM]
