RELUNG.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima banyak protes dari kepala daerah saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).
Protes muncul terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.
“Tadi pagi saya bertemu pimpinan daerah, ada Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, beberapa bupati. Mereka protes, ‘kenapa dipotong? Kami nggak bisa bergerak’. Untung saya cuma ketemu perwakilan, kalau tidak bisa dipukuli,” ujar Purbaya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya.
Menurutnya, pemangkasan TKD dilakukan karena masih banyak penyelewengan dan ketidaksesuaian belanja di daerah. Pemerintah pusat ingin anggaran daerah digunakan lebih efektif dan bersih.
“Alasannya karena banyak penyelewengan, jadi tidak semua uang dipakai dengan betul. Itu yang membuat pemerintah pusat ingin mengoptimalkan,” jelasnya.
Dalam APBN 2026, alokasi TKD ditetapkan Rp 693 triliun, naik dibanding outlook 2024 sebesar Rp 650 triliun, namun lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Sebagai gantinya, Purbaya menegaskan program pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan langsung oleh daerah meningkat signifikan, dari Rp 900 triliun menjadi Rp 1.300 triliun.
“Untuk 2026, anggaran TKD bahkan sudah ditambah Rp 43 triliun dari rencana awal. Saya pikir sementara cukup itu,” imbuhnya.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan memantau serapan belanja daerah pada kuartal I–II 2026. Jika berjalan baik dan bersih, alokasi TKD bisa ditambah.
“Kalau mereka bisa menunjukkan penyerapan yang baik, saya bisa merayu ke pemimpin saya untuk menambah lebih cepat. Kalau ekonomi bagus, pajak naik, otomatis anggaran ke daerah juga akan naik,” tuturnya.[YKP]
