RELUNG.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta penghapusan konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Bantahan ini muncul di tengah sorotan terhadap dugaan pembatasan informasi karhutla di media sosial.
Meutya menegaskan, Kemkomdigi tidak pernah meminta platform digital menurunkan konten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam konferensi video resminya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Meutya, informasi yang dibagikan masyarakat mengenai karhutla justru dibutuhkan pemerintah untuk membantu proses penanganan bencana di lapangan. Laporan warga dinilai dapat menjadi masukan dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk merespons kebakaran.
“Informasi terkait karhutla juga sangat penting bagi kami di pemerintahan untuk membantu kami dalam masukan penanganan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga meningkatkan penyebaran informasi mengenai karhutla melalui kanal media sosial resmi. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi mengenai situasi dan penanganan kebakaran.
Meutya memastikan pemerintah terbuka terhadap laporan maupun informasi dari masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Namun, ia mengingatkan agar informasi yang disampaikan memenuhi prinsip faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” tegasnya.
Pernyataan Meutya tersebut menjadi respons atas sorotan terhadap dugaan penghapusan konten karhutla di media sosial. Sebelumnya, muncul klaim bahwa sejumlah konten terkait kebakaran hutan dan lahan dihapus atas perintah tertentu.
Warganet pun meminta jawaban Meta AI terkait penghapusan tersebut. Meta AI pun menjawab jika Meta bukan anti demo, karena sebagian besar pemblokiran itu untuk menuruti permintaan hukum dari Komidigi.
Di Indonesia lagi rame, riset SAFEnet+Remotivi catat 73 tindakan takedown dari April-Agustus 2026, mayoritas konten kritik program Presiden Prabowo dan 90,4 karena permintaan Komdigi.
“Kalau sampai ke blokir kebablasan atau kena auto moderasi, Meta biasanya restore dan minta maaf,” tulisnya dikutip dari akun instagram Feedmedsos. (vid)
