RELUNG.ID- Proyek strategis pembangunan Pelabuhan Newport atau New Palembang Port di Banyuasin menjadi sorotan utama DPRD Sumatera Selatan. Panitia Khusus (Pansus) I Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumsel Tahun 2025–2029 menilai proyek ini krusial dalam menopang keberhasilan pembangunan jangka menengah.
“Pelabuhan ini harus dipastikan kejelasan pendanaannya. Apakah bersumber dari pemerintah pusat atau investasi swasta? Jangan sampai tidak jelas,” tegas Juru Bicara Pansus I, M. F. Ridho dalam Rapat Paripurna XVII DPRD Sumsel Tahun 2025, Kamis (7/8/2025).
Ridho juga meminta agar kontribusi Pelabuhan Newport dapat dirasakan langsung oleh Kabupaten Banyuasin, mengingat proyek tersebut berlokasi di wilayah tersebut. “PAD dari pelabuhan ini juga harus masuk ke Banyuasin sebagai daerah terdampak langsung,” ujarnya.
Dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus serta pendapat akhir Gubernur terhadap tiga Raperda, Ridho menekankan pentingnya penyusunan LPJMD (Laporan Pertanggungjawaban RPJMD) yang disertai dengan naskah akademik, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.
Politisi Partai Demokrat itu juga menekankan perlunya reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar organisasi pemerintah berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.
“Efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan pelatihan SDM. Kompetensi ASN adalah kunci utama keberhasilan RPJMD,” ujarnya.
Pansus I juga mendorong optimalisasi program satu desa satu penyuluh, serta evaluasi terhadap perda yang tidak sejalan dengan visi dan misi pembangunan Sumsel.
Dalam hal pembangunan ekonomi, Ridho menekankan perlunya RPJMD mengusung prinsip ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Hilirisasi produk pertanian menjadi salah satu fokus penting untuk meningkatkan nilai tambah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hasil pertanian jangan terus dijual dalam bentuk mentah. Pemerintah perlu memfasilitasi hilirisasi agar petani untung dan PAD meningkat. Potensi alur sungai juga harus dioptimalkan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong agar kewenangan pengelolaan pelabuhan sungai diserahkan dari pusat ke daerah demi meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.
Pansus I juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk harapan terhadap Bank Sumsel Babel agar bisa menyumbang dividen yang produktif.
“BUMD yang tidak sehat perlu dibina serius, atau dibubarkan jika tidak layak. Pemerintah harus mulai mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru,” tambahnya.
Soal infrastruktur, Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran agar OPD dapat mengalokasikan belanja modal secara merata. Prioritas diarahkan pada perbaikan jalan provinsi, irigasi, dan akses air minum layak.
“Belanja modal harus diarahkan pada pembangunan aset daerah. Pemerataan kemantapan jalan harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk Muratara,” ucap Ridho.
Selain itu, ia menyoroti akses air bersih yang masih jadi keluhan masyarakat di beberapa daerah. Pansus meminta OPD menetapkan wilayah prioritas dan mengoptimalkan sumur bor.
Terkait ketahanan pangan, program irigasi harus diselaraskan dengan program pemerintah pusat, dan segera diajukan agar tidak tertinggal.
Untuk mengatasi dampak angkutan batu bara, pembangunan jalan khusus batubara terus didorong agar tidak merusak jalan umum. Sementara Terminal Tipe B Petanang di Lubuklinggau dinilai punya potensi besar sebagai pusat transportasi darat antarprovinsi.
Pansus I juga menyoroti ketimpangan fasilitas dan tenaga medis, terutama dokter spesialis, di berbagai daerah. Pendataan konkret dibutuhkan guna perencanaan pelayanan kesehatan yang merata.
“Evaluasi rumah sakit perlu dilakukan, dari sisi pelayanan, sarana prasarana, hingga SDM-nya. Kami mengusulkan agar RS Sobirin di Lubuklinggau dijadikan rumah sakit provinsi untuk mendongkrak PAD,” tutup Ridho. [DSK]
