RELUNG.ID – Pemerintah memastikan akan meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan tersebut tidak hanya menyasar tenaga pendidik, tetapi juga mencakup sejumlah profesi di berbagai sektor pelayanan publik.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah mengikuti rapat finalisasi pembahasan persoalan kepegawaian bersama DPR RI dan sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo mengatakan, keputusan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan langkah pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi para tenaga yang selama ini bekerja di instansi pemerintahan.
“Sebagaimana waktu lalu kami sudah pernah menyampaikan bahwa pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, pada awalnya kebijakan tersebut direncanakan hanya menyasar tenaga pendidikan, khususnya guru. Namun, setelah melalui proses perhitungan dan pembahasan lebih lanjut, pemerintah memutuskan memperluas cakupan penerima kebijakan.
Selain guru, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu juga mencakup dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelayanan lainnya.
“Kemudian Satpol PP, kemudian tenaga kesehatan atau tenaga medis, kemudian tenaga teknis atau tenaga pelayanan ya, atau tenaga pelaksana lain. Nah itu secara apa namanya, status akan ditingkatkan dari paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi kabar penting bagi para pegawai pemerintah yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu. Dengan perubahan tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian status sekaligus memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga aparatur di berbagai sektor pelayanan publik.
Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga pernah disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada 2026.
Saat itu, Mu’ti menjelaskan bahwa perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan tanpa melalui tes ulang. Pemerintah juga telah meminta pemerintah daerah melakukan pendataan terhadap tenaga pendidik yang masuk dalam skema tersebut. (vid)

