RELUNG.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan menyoroti masih belum optimalnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sumsel 2027.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Sumsel, Lury Elza Alex Noerdin, mengatakan keterbatasan ruang fiskal daerah harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efisien dan tepat sasaran.
Menurutnya, APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai kumpulan angka pendapatan dan belanja. Anggaran daerah harus mampu menjadi instrumen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan secara optimal.
Dalam rancangan APBD Sumsel 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp9,020 triliun. Sementara belanja daerah sebesar Rp9,128 triliun dan pembiayaan daerah direncanakan Rp108,495 miliar.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Fraksi Golkar menilai pemerintah provinsi masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi berbagai sumber PAD.
Lury mengungkapkan, berdasarkan laporan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, terdapat potensi pendapatan sekitar Rp2,47 triliun yang dapat digali dari sejumlah sektor.
Potensi tersebut antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat, batu bara, alur sungai hingga kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Karena itu, Lury meminta Pemprov Sumsel memberikan penjelasan sejauh mana rekomendasi Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah telah diintegrasikan ke dalam KUA-PPAS maupun RAPBD Sumsel 2027.
“Optimalisasi PAD harus bergerak dari sekadar mengidentifikasi potensi menjadi merealisasikan potensi tersebut ke dalam penerimaan daerah,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka sumber-sumber pendapatan yang akan dioptimalkan, target penerimaan yang terukur serta mekanisme pengawasan untuk memastikan potensi tersebut benar-benar memberikan kontribusi terhadap keuangan daerah.
Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti sisi belanja daerah. Pemerintah diminta melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Lury, belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar yang dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.
Di sisi lain, Lury turut menekankan pentingnya penguatan koordinasi dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi persoalan di Sumsel.
Ia meminta pemerintah provinsi memastikan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, sehingga kejadian maupun dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat ditekan.
Koordinasi dengan perusahaan perkebunan, kehutanan serta pemegang izin, lanjutnya, juga harus diperkuat. Hal itu penting untuk memastikan setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan karhutla.
“Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan tanggung jawab bersama, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan,” pungkasnya. (DSK)
